Ikuti Kami di
Di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih, Jokowi mengatakan pemerintah tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPP. Ia pun bersyukur LPP 2020 mendapat opini adalah wajar tanpa pengecualian.
"WTP merupakan pencapaian yang baik di tengah tahun yang berat. Ini adalah WTP yang kelima yang diraih pemerintah berturut-turut sejak tahun 2016," ujar dia.
Meskipun demikian, Jokowi mengatakan predikat WTP bukanlah tujuan akhir. Sebab, ia ingin uang rakyat digunakan sebaik-baiknya, serta dikelola dengan transparan dan akuntabel. "Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat."
Sebelumnya, dalam hasil review atas kesinambungan fiskal, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunganya telah melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara. "Sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang," kata dia.
Ia pun mengatakan utang pemerintah belum memperhitungkan unsur kewajiban pemerintah yang timbul seperti pensiun jangka panjang, kewajiban dari putusan hukum yang inkracht, kewajiban kontinjensi dari BUMN, dan risiko kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dalam pembangunan infrastruktur.
Padahal, di saat yang sama, pandemi Covid-19 meningkatkan defisit, utang, dan SILPA yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal maupun risiko defisit.
Agung pun mengatakan, meskipun utang terhadap PDB masih di bawah rasio yang ditetapkan dalam Perpres 72 dan UU Keuangan Negara, tetapi trennya menunjukkan peningkatan yang perlu diwaspadai pemerintah. "Khususnya karena mulai 2023 besaran rasio defisit terhadap PDB dibatasi paling tinggi 3 persen," ujar dia.
Baca Juga: Sekjen Parpol Koalisi Jokowi Makan Malam, Johnny Plate: Protokol Kesehatan Ketat
