"

Lantik Kepala BPS, Suharso Ingatkan Soal Kasus Kebocoran Data

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021. Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas RI dalam RAPBN 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021. Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas RI dalam RAPBN 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencana Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan tantangan Badan Pusat Statistik atau BPS ke depan kian besar. Di mana tuntutan akan data yang kualitas dan beragam semakin meningkat.

Privacy consent dari para responden, kata dia, juga menjadi tantangan yang perlu disikapi dengan bertanggung jawab. "Kasus kebocoran data atau jual beli data pribadi yang kita dengar melalui media masa beberapa waktu yang lalu sangat meresahkan masyarakat," kata Suharso usai melantik Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono secara virtual, Jumat, 25 Juni 2021.

Dia mengatakan meskipun hal itu tidak mungkin terjadi di BPS, karena bukan domain BPS, namun kejadian tersebut membuat masyarakat berpikir untuk ikut memberikan data-data yang terkait dengan data pribadi mereka.

"Karena itu menjadi tantangan bagi BPS bagaimana hal ini disikapi secara responsif sehingga mampu meyakinkan para responden bahwa data yang mereka berikan pada BPS terjamin kerahasiaan dan keamanannya," ujarnya.

Dia juga mengatakan big data dan kemajuan teknologi menjadi tantangan tersendiri. BPS, kata dia, harus mampu memanfaatkan big data sebagai alternatif sumber data baru dan menghasilkan official statistik dengan lebih cepat dan time lag yang mudah-mudahan mendekati nol.

Dia berharap agar BPS terus meningkatkan kiprahnya dalam menghasilkan data yang berkualitas dan terpercaya. Keberadaaan data yang akurat, objektif, cepat, dan kredibel di era digitalisasi ini, kata dia, sangat penting.

"Di mana pemerintah harus mengambil kebijakan secara cepat dan tepat sasaran sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan," ujarnya.

Pada saat pandemi ini, kata Suharso Monoarfa, data yang berkualitas dan aktual disertai analisis yang baik, sangat diperlukan, bukan hanyak oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat luas termasuk dunia usaha.

Adapun Margo Yuwono dilantik sebagai Kelapa Badan Pusat Statistik menggantikan Suhariyanto yang memasuki masa pensiun.

Baca Juga: Margo Yuwono Dilantik Jadi Kepala Badan Pusat Statistik








Perizinan Potongan Upah 25 Persen Disebut Legalisasi Penurunan Kesejahteraan Buruh

4 jam lalu

Massa Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja menggelar aksi menolak Perpu Cipta Kerja di depan Gedung DPR, Senin, 13 Maret 2023/Farrel Fauzan/Tempo
Perizinan Potongan Upah 25 Persen Disebut Legalisasi Penurunan Kesejahteraan Buruh

Penerbitan izin pemotongan 25 persen upah buruh oleh Menaker dianggap telah melegalisasi penurunan kesejahteraan buruh, mengapa?


Komisi IV DPR Kecewa Kementan Tak Miliki Data Produksi Beras, Hanya Gunakan Data BPS

4 jam lalu

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 7 Juli 2020. Rapat itu membahas program strategis kementrian dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak COVID-19. Tempo/Tony Hartawan
Komisi IV DPR Kecewa Kementan Tak Miliki Data Produksi Beras, Hanya Gunakan Data BPS

Komisi IV DPR RI menyayangkan data produksi beras yang dimiliki oleh Kementan hanya mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).


Soal Impor Pakaian Bekas, Teten: Bisa Menggangu Pendapatan Negara

13 jam lalu

Suasana penjualan pakaian impor bekas di Pasar Senen, Jakarta, Kamis 16 Maret 2023. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan melarang bisnis baju bekas impor atau thrifting yang saat ini tengah populer di masyarakat. TEMPO/Subekti.
Soal Impor Pakaian Bekas, Teten: Bisa Menggangu Pendapatan Negara

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan maraknya aktivitas impor ilegal pakaian bekas di Indonesia bisa menganggu pendapatan negara. Pasalnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) berkontribusi sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.


Investor Dapat HGU Hingga 190 Tahun di IKN, Kepala Bappenas: Gak Boleh Emangnya?

5 hari lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa meninjau kawasan IKN di Kalimantan Timur. Instagram
Investor Dapat HGU Hingga 190 Tahun di IKN, Kepala Bappenas: Gak Boleh Emangnya?

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membantah jika Perpres Nomor 12 Tahun 2023 hanya semata-mata untuk mengakomodasi pengusaha di IKN.


BPS Umumkan Ekspor per Februari 2023 Turun jadi USD 21,4 Miliar, Apa Saja Pemicunya?

5 hari lalu

Kapal pengangkut peti kemas bersiap untuk bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 1 September 2021.  Sementara itu, angka ekspor di kuartal II naik 31,8 persen. Tempo/Tony Hartawan
BPS Umumkan Ekspor per Februari 2023 Turun jadi USD 21,4 Miliar, Apa Saja Pemicunya?

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan nilai ekspor Indonesia per Februari 2023 mencapai US$ 21,4 miliar atau turun ketimbang sebulan sebelumnya.


Neraca Perdagangan Indonesia Kembali Surplus US$ 5,48 Miliar, BPS: Surplus 34 Bulan Berturut-turut

5 hari lalu

Truk pengangkut sejumlah mobil Kijang Innova Zenix terparkir di Toyota Plant 3, Karawang, Jawa Barat, Selasa, 21 Februari 2023. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan ekspor perdana kendaraan elektrifikasi Kijang Innova Zenix produksi dalam negeri. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Neraca Perdagangan Indonesia Kembali Surplus US$ 5,48 Miliar, BPS: Surplus 34 Bulan Berturut-turut

BPS menyebutkan bahwa Neraca Perdagangan Indonesia pada Februari 2023 mengalami surplus sebesar US$ 5,48 miliar.


Risiko Kebocoran Data Layanan Kirim Makanan, Kaspersky: Lebih Bahaya dari Marketplace

7 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Risiko Kebocoran Data Layanan Kirim Makanan, Kaspersky: Lebih Bahaya dari Marketplace

Perusahaan keamanan siber, Kaspersky, mengungkap risiko kebocoran data pada aplikasi layanan pengiriman makanan (food delivery).


Waspada Risiko Kebocoran Data Layanan Kirim Makanan, Bisa Mengancam Bisnis

8 hari lalu

Ilustrasi hacker. mic.com
Waspada Risiko Kebocoran Data Layanan Kirim Makanan, Bisa Mengancam Bisnis

Kaspersky menyarankan upaya mencegah kebocoran data adalah membatasi akses karyawan ke basis data internal yang berisi informasi pribadi.


Pembangunan Bandara di Papua dan Kereta Cepat di Jawa Prioritas 2024

12 hari lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa meninjau kawasan IKN di Kalimantan Timur. Instagram
Pembangunan Bandara di Papua dan Kereta Cepat di Jawa Prioritas 2024

Pemerintah targetkan enam pembangunan utama di 2024. Termasuk pembangunan 11 bandar udara di Papua dan kereta cepat di Jawa.


83,81 Persen Pembiayaan KPR SMF Disalurkan ke Wilayah Indonesia Bagian Barat

12 hari lalu

Suasana pameran Indonesia Properti Expo di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin, 21 November 2022. Harga tersebut untuk rumah subsidi yang bisa dibeli konsumen berpenghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan. Tempo/Tony Hartawan
83,81 Persen Pembiayaan KPR SMF Disalurkan ke Wilayah Indonesia Bagian Barat

SMF telah pembiayaan 1,5 juta debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR), termasuk KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai 2022.