TEMPO.CO, Jakarta – Utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk disebut-sebut terus bertambah Rp 1 triliun per bulan. Utang itu termasuk untuk membayar beban sewa 101 pesawat yang tak terpakai selama pandemi Covid-19.
“Dirut (Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra) cerita mereka harus membayar utang Rp 1 triliun per bulan untuk 101 pesawat yang tidak terpakai. Itu yang kita dorong agar Garuda negosiasi dengan lessor,” ujar anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, kepada Tempo, Selasa, 22 Juni 2021, saat menceritakan hasil pemaparan tertutup Garuda bersama DPR.
Andre menjelaskan perusahaan pelat merah telah mempersiapkan renegosiasi dengan sejumlah lessornya untuk mengurangi beban utang. Per Mei 2021, utang Garuda tercatat mencapai Rp 70 triliun.
Menurut Andre, Garuda membutuhkan waktu tiga pekan untuk menyampaikan proposal ke seluruh lessornya yang berjumlah lebih dari 30 entitas. Waktu tiga pekan ini dihitung sejak rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, 22 Juni 2021.
Andre memastikan Garuda telah menunjuk konsultan untuk menghadapi risiko masalah hukum dengan para lessor. DPR, kata Andre, akan mendukung emiten berkode GIAA itu melakukan penyelamatan melalui skenario restrukturisasi.
“Prinsipnya kami dukung restrukturisasi penyelamatan Garuda. Soal lewat PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang) atau tidak, itu soal teknis,” ujar Andre.
Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra mengakui perseroan sedang menanggung utang Rp 70 triliun. “Termasuk di dalamnya kreditur badan usaha milik negara,” kata Irfan dalam rapat bersama Komisi VI.
Dia mengatakan manajemen masih dalam tahap diskusi mempersiapkan proposal menjalankan opsi restrukturisasi utang melalui PKPU. Manajemen memilih opsi ini bukan untuk kebangkrutan atau pernyataan pailit meski ada risiko itu.
“Karena utang ini tidak mungkin kalau harus ditanggung pemerintah semua,” kata Irfan.
Komisaris Garuda Indonesia Yenny Wahid sebelumnya menyampaikan Garuda menghadapi proses yang panjang untuk renegosiasi dengan lessor. Garuda sudah meminta pesawat-pesawat yang tidak terpakai dikembalikan.
“Kami tentunya memilih kalau bisa pesawat yang tidak dipakai untuk dikembalikan. Nah ini yang sedang alot dinegosiasikan dengan lessor-nya,” ujar Yenny kepada Tempo, akhir Mei lalu.
Yenny menjelaskan, tahun lalu, Garuda telah melakukan negosiasi ulang dengan beberapa lessor. Namun, negosiasi tersebut baru seputar penurunan biaya sewa. Yenny menilai negosiasi harus dilanjutkan. Garuda meminta pihak lessor membayar biaya sewa berdasarkan pesawat-pesawat yang terpakai.
“Jadi kalau pesawatnya tidak dipakai ya kita tidak membayar sewanya. Ini tuntutan banyak perusahaan airline kepada lessor mengingat situasi pandemi yang sampai sekarang belum jelas kapan akan berakhir,” ujar Yenny.
Dewan Komisaris Garuda, kata Yenny, juga meminta Garuda melakukan renegosiasi dengan menekankan kontrak berbasis power by the hour. Kontrak itu mempertimbangkan utilisasi pesawat yang masih sangat rendah di masa pandemi Covid-19.
Baca Juga: Bos Garuda Targetkan Proses Negosiasi Utang Rampung Tahun Ini
