TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta sejumlah stimulus untuk membantu dunia usaha bisa diperpanjang hingga tahun depan. Hal ini menyusul Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara ketat di sejumlah wilayah.
Menurut Sarman, pengetatan PPKM akan memperpanjang ketidakpastian bagi dunia usaha karena pembatasan aktivitas ekonomi.
"Harapan kami yang sangat besar juga kepada pemerintah adalah agar berbagai stimulus, relaksasi, keringanan pajak dan kebijakan lainnya yang selama ini ditujukan untuk mengurangi beban pengusaha untuk mampu bertahan selama pandemi Covid-19 dapat diperpanjang sampai akhir tahun depan, karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 21 Juni 2021.
Sarman juga meminta berbagai program bantuan sosial, bantuan modal kerja UMKM, kartu prakerja hingga subsidi gaji pekerja dapat diteruskan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Menurut dia, pembatasan aktivitas masyarakat akan berdampak signifikan, terutama terhadap kegiatan ekonomi. Pembatasan itu juga dipastikan akan semakin menekan omzet dan arus pengusaha.
Sarman mengatakan dengan adanya pengetatan PPKM, berbagai sektor perdagangan seperti ritel dan pusat perdagangan, hotel, restoran, kafe, hiburan malam, hingga transportasi dan aneka UMKM kembali akan tertekan, termasuk menurunnya konsumsi rumah tangga.
Kondisi tersebut, akan semakin memperberat pencapaian target pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 sebesar 7 persen."Agak berat mencapai target tersebut jika pemerintah menerapkan PPKM atau PSBB yang diperketat. Terlebih lonjakan ini terjadi di empat provinsi yang menopang hampir 50 persen PDB kita yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur," katanya.
Namun, Sarman pun mengakui pengetatan PPKM memang perlu diambil untuk bisa menekan laju penularan Covid-19. Sebagai pengusaha, ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali untuk memiliki kesadaran yang sama menjalankan kebijakan pemerintah dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan 5M.
"Jika pemerintah menerapkan PPKM/PSBB bahkan lockdown pengusaha pasrah dan akan menerima keputusan tersebut karena pengusaha juga menyadari bahwa ini keputusan yang sulit bagi pemerintah," pungkas Sarman.
Baca Juga: Indonesia - Oman Menggelar Forum Bisnis secara Virtual
