TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra, menilai langkah pemerintah menggantungkan penanganan Covid-19 dengan vaksinasi dalam jangka pendek kurang tepat. Musababnya, Indonesia saat ini bukan negara produsen vaksin atau prinsipal vaksin.
“Jadi ambisi untuk mengendalikan Covid-19 dalam 15 bulan menggunakan vaksinasi itu impossible. Dari awal IAKMI mengatakan sulit sekali mencapai dan begitu ambisius kalau dikatakan sejak 13 Januari 2021 selama 15 bulan (Covid-19) teratasi (dengan vaksin),” ujar Hermawan dalam diskusi daring pada Ahad, 20 Juni 2021.
Menurut Hermawan, bukti bahwa Indonesia tidak bisa mengandalkan penanganan pandemi dari vaksinasi sudah terpampang nyata. Pemerintah sebelumnya menetapkan target vaksinasi per Juni 2021 mencapai 1 juta dosis per hari. Namun saat ini pelaksanaan vaksin hanya menjangkau 100-200 ribu orang.
Hermawan mengatakan vaksin bukan solusi jangka pendek bagi penanganan wabah. Di tengah munculnya ancaman gelombang kedua pandemi, pemerintah diminta untuk lebih agresif mengambil kebijakan.
Di negara-negara lain yang sudah melewati puncak pandemi, Hermawan mengatakan pemerintah setempat melakukan optimum social restriction atau lockdown. “Harus ada extraordinary policy making. kalau memang mau memutus mata rantai, seperti negara mayoritas yang sudah melewati puncak kasus menggunakan optimum social restriction,” ujar Hermawan.
Adapun kebijakan pemerintah saat ini yang memakai sistem gas dan rem dikhawatirkan hanya menunda bom waktu. Hermawan menyebut pemerintah seharusnya bersikap tegas untuk memutus mata rantai Covid-19 dan menerbitkan kebijakan-kebijakan yang kuat.
