“Kami mengamati Kadin Indonesia selama ini hanya milik elite. Dengan konsep Arsjad, ini akan membangun, menumbuhkan (semangat) Kadin-kadin daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Jayabaya tak menampik Kadin memiliki relasi kemitraan yang erat dengan pemerintah. Untuk membangun kemitraan ini, perlu ada hubungan yang baik antara calon ketua umum Kadin dan pemerintah.
Kabar intervensi pemerintah dalam pemilihan Ketua Umum Kadin mencuat setelah lokasi dan jadwal penyelenggaraan munas berubah. Munas Kadin yang semula digelar di Bali pada 2-4 Juni diundur hingga 30 Juni. Lokasi pelaksanaannya pun bergeser ke Kendari, yang disinyalir merupakan basis dukungan Arsjad.
Kecurigaan terhadap adanya intervensi muncul karena perubahan jadwal dan lokasi ini merupakan instruksi langsung dari pemerintah. Pemerintah menyampaikan permintaan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2015-2020, Rosan Perkasa Roeslani, ihwal penyelenggaraan Munas Kadin. Rosan membenarkan ada permintaan tersebut.
Bukan alasan politik, Rosan menyatakan pemerintah mempertimbangkan kondisi penyebaran Covid-19 yang meningkat pasca-Idul Fitri. “Benar (karena Covid-19),” kata Rosan, akhir Mei lalu.
Dalam kampanye menjelang munas Kadin, Arsjad Rasjid dikabarkan menarik dukungan dari sejumlah menteri, seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Bahlil dan Lutfi telah terang-terangan menyatakan dukungan untuk Arsjad dalam deklarasi pencalonannya pada Maret lalu.