Bantah Cawe-cawe Pemerintah di Munas Kadin, Kubu Arsjad: Ini Bukan Dunia Politik

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketum KADIN Indonesia Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional, Arsjad Rasjid memberikan keterangan saat pendaftaran Calon Ketua Umum KADIN Indonesia di Menara KADIN, Jakarta, Senin, 24 Mei 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Wakil Ketum KADIN Indonesia Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional, Arsjad Rasjid memberikan keterangan saat pendaftaran Calon Ketua Umum KADIN Indonesia di Menara KADIN, Jakarta, Senin, 24 Mei 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta – Pendukung Arsjad Rasjid menampik ada cawe-cawe atau campur tangan pemerintah dalam pemilihan calon Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ketua Kadin Banten Mulyadi Jayabaya mengatakan Arsjad murni didukung mayoritas pemilik suara di internal organisasi.

    “Ini bukan dunia politik, tapi dunia usaha. Ini tidak ada pertarungan dunia politik. Kebanyakan provinsi memang mendukung Pak Arsjad, menginginkan Pak Arsjad memimpin Kadin ke depan,” ujar Jayabaya saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis petang, 17 Juni 2021.

    Jayabaya memastikan tak ada intervensi pihak luar dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum Kadin. Kalau pun jagoannya mengantongi suara terbanyak, ia menyatakan hal itu lantaran visi dan misi yang diusung Arsjad sesuai dengan keinginan para kadin daerah.

    Mekanisme pemungutan suara calon Ketua Umum Kadin dilaksanakan secara tertutup. Pemegang hak suara adalah Kadin daerah dan asosiasinya sebagai mitra.

    Tiap-tiap Kadin daerah memiliki tiga hak suara. Karena itu dari 34 provinsi, total suara Kadin daerah berjumlah 102. Sedangkan asosiasi yang merupakan mitra Kadin akan mendapatkan hak suara sebanyak 30. Penghimpunan suara dari anggota luar biasa tersebut dilaksanakan melalui konvensi dari total 120 asosiasi.

    Jayabaya mengklaim Arsjad telah memperoleh dukungan dari 27 kadin daerah. Dalam kampanyenya, Arsjad disebut-sebut menarik simpati pemilik suara dengan membuka komunikasi antara Kadin Indonesia dan Kadin provinsi. Selama ini, Kadin dianggap hanya dikuasai kalangan elite.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.