Ini Jawaban Pemerintah Atas Gugatan UU Cipta Kerja di MK

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan UU Cipta Kerja bertujuan menyederhanakan, sinkronisasi dan memangkas regulasi yang dapat menghambat penciptaan lapangan kerja. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan UU Cipta Kerja bertujuan menyederhanakan, sinkronisasi dan memangkas regulasi yang dapat menghambat penciptaan lapangan kerja. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi menggelar lanjutan sidang yang membacakan keterangan Presiden atas pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja. Keterangan presiden itu dibacakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan UU Cipta Kerja sejalan dengan amanat UUD 1945.

    "Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata baik material maupun spiritual, sejalan dengan tujuan tersebut pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," kata Airlangga dalam sidang yang disiarkan secara virtual, Kamis, 17 Juni 2021.

    Oleh karena itu, kata dia, negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilakukan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

    Untuk itu, kata dia, negara harus hadir dalam setiap kondisi dan memastikan perlindungan terhadap rakyatnya termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal.

    ADVERTISEMENT

    Terkait legal standing para pemohon ketua dan majelis hakim Mahkamah Konstitusi pemerintah memahami bahwa penilaian atas legal standing merupakan kewenangan Mahkamah demikian memperhatikan dalil-dalil para pemohon yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya dengan undang-undang cipta kerja ini perkenankan Pemerintah menyampaikan.

    Menurutnya, penerbitan Undang-undang Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam ketentuan pasal 27 ayat 2 pasal 28 Pasal 28c Ayat 2 pasal 28 d ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Dasar 1945.

    "Para pemohon sama sekali tidak terhalang halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang Cipta Kerja ini," ujarnya.

    Justru, kata dia, UU Cipta Kerja akan menyerap Tenaga Kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.