TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan membahas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako dan jasa pendidikan bersama DPR RI. Kemenkeu menunggu masukan dari semua pemangku kepentingan berperan agar kebijakan yang dibuat mengedepankan prinsip keadilan.
“Rencana ini akan dibahas lebih lanjut bersama DPR dan tentunya akan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan,” demikian keterangan resmi Kemenkeu di Jakarta, Rabu 16 Juni 2021.
Bahasan ini bagian dari revisi Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Rencananya, kebijakan PPN baru ini disusun sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kontribusi kelompok yang mampu dengan kompensasi dan subsidi yang lebih tepat sasaran.
Kemenkeu menjelaskan poin-poin penting usulan perubahan RUU KUP di antaranya adalah pengurangan berbagai fasilitas PPN karena dinilai tidak tepat sasaran dan untuk mengurangi distorsi dan penerapan multitarif.
Tarif PPN juga akan dibuat lebih rendah dari pada tarif umum misalnya atas barang-barang yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Sementara untuk tarif PPN yang lebih tinggi daripada tarif umum untuk barang-barang yang tergolong mewah yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi.
“Bahkan untuk jenis barang tertentu akan dikenai PPN Final untuk tujuan kesederhanaan dan kemudahan,” tulisnya.
Kemenkeu memastikan saat ini pemerintah sedang fokus menanggulangi COVID-19 dengan melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dan menolong dunia usaha.
“Di tengah situasi pelemahan ekonomi akibat pandemi pemerintah memandang perlu menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan di antaranya usulan perubahan pengaturan PPN ini,” seperti yang dikutip dari keterangan Kemenkeu.
BACA: Sri Mulyani Tegaskan Pajak Sembako Tak Dikenakan di Pasar Tradisional
