PKB: Terlalu Gampang Menyelesaikan Masalah Garuda dengan Likuidasi

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana replika pesawat Garuda Indonesia di asrama haji Kota Gorontalo. Foto: Antaranews

    Suasana replika pesawat Garuda Indonesia di asrama haji Kota Gorontalo. Foto: Antaranews

    TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza mengatakan likuidasi bukan solusi satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan keuangan yang dialami PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Menurut Faisol, masih banyak badan usaha milik negara atau BUMN yang memiliki masalah lebih besar dari Garuda, namun tidak sampai dilikuidasi.

    “Terlalu gampang untuk menyelesaikan masalah Garuda hanya dengan likuidasi. Sementara itu, banyak BUMN yang bermasalah, rugi, dan efeknya besar tapi enggak dilikuidasi. Kok Garuda mau dilikuidasi,” ujar Faisol saat dihubungi pada Rabu, 16 Juni 2021.

    Garuda Indonesia tengah menanggung utang Rp 70 triliun. Utang perusahaan disebut-sebut terus bertambah hingga Rp 1 triliun setiap bulan akibat tunggakan pembayaran sewa pesawat kepada lessor dan biaya operasional lainnya.

    Politikus PKB itu mengatakan perusahaan maskapai negara tersebut bisa mengurangi beban utangnya dengan melakukan renegosiasi dengan lessor. Dalam proses negoisasinya, Garuda disarankan memanfaatkan celah hukum dengan menunjuk pengacara yang mumpuni, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

    ADVERTISEMENT

    “Pilihlah pengacara-pengacara hebat yang memungkinkan menekan banyak fixed cost atau beban akibat kontrak dengan lessor. Ini langkah nyata dan bisa disampaikan ke publik, apa kemajuan yang bisa dicapai,” kata Faisol.

    Di sisi lain, Faisol setuju terhadap rencana Kementerian BUMN untuk mengurangi beban operasional Garuda dengan memangkas jumlah komisaris menjadi tinggal dua atau tiga orang. Namun, upaya itu saja dianggap tak cukup.

    Ia mengatakan Garuda perlu merancang skema penyelesaian masalah yang pasti, seperti mengurangi pengeluaran-pengeluaran tetap. “Saya kira kita memerlukan gambaran dan skema yang lebih pasti karena ada fix cost yang banyak sekali dan membebani,” katanya.

    Faisol melanjutkan, Komisi VI DPR akan memanggil Kementerian BUMN dan manajemen Garuda Indonesia pada 24 Juni nanti untuk membahas opsi-opsi yang akan diambil untuk menyehatkan perusahaan maskapai pelat merah tersebut. Sampai saat ini, skema penyelamatan Garuda sama sekali belum dibahas oleh anggota dewan.

    BACA: Bos Garuda Tanggapi Soal Ketepatan Waktu Terbang yang Terbaik Ke-4 Asia Pasifik

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.