3. Soal Kartu Kredit Pejabat Pertamina, PKB: Ahok Tak Perlu Mengumbar ke Publik
Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PKB Faisol Riza meminta Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak mengumbar masalah kartu kredit pejabat perusahaannya ke ranah publik. Ia menyarankan persoalan tersebut diselesaikan di internal Pertamina.
“Efisiensi boleh saja. Pada saat pandemi memang dibutuhkan. Tapi yang seperti itu (kartu kredit) tidak perlu diumbar di publik. Biar diselesaikan di internal,” ujar Faisol dalam pesan pendek, Rabu, 16 Juni 2021.
Ilustrasi kartu kredit. Pixabay
Alih-alih membahas kartu kredit Pertamina, Faisol meminta Ahok meningkatkan kinerja Pertamina. Ia menyebut Pertamina harus menjadi perusahaan sektor migas yang mampu bersaing dengan korporasi internasional. “Yang paling penting adalah menaikkan Pertamina sebagai pemain global di sektor migas melalui aksi-aksi korporasi,” katanya.
Ahok sebelumnya mengungkapkan besaran limit kartu kredit yang ia terima sebagai salah satu fasilitas perusahaan. Nilai limit kartu kredit itu mencapai Rp 30 miliar. “Gede bener kan? Tentu untuk apa,” kata Ahok saat dihubungi Tempo, Selasa, 15 Juni 2021.
Ahok mengatakan kartu kredit tak hanya diterima oleh komisaris utama. Fasilitas ini juga diberikan kepada anggota komisaris lainnya, seperti dewan direksi, manajer, hingga senior vice president.
Baca berita selengkapnya di sini.
