TEMPO.CO, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat seluruh pekerja alih daya atau outsourcing di perusahaan pelat merah sebagai pegawai tetap. Pengangkatan pegawai bisa dilakukan bila tenaga kerja sudah mengabdikan diri di BUMN selama lima tahun.
“Karyawan yang masa kerjanya sudah di atas lima tahun seharusnya diangkat pegawai tetap, kalau tidak bisa di BUMN ya di anak usaha BUMN,” ujar Said dalam konferensi pers virtual, Rabu, 16 Juni 2021.
Kebijakan pengangkatan pegawai tetap dianggap menjadi solusi atas pelbagai masalah pegawai alih daya yang mencuat belakangan ini. Pekan lalu, pegawai alih daya PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN yang bekerja di bawah vendor PT Haleyora Power Group melaporkan kurangnya pembayaran tunjangan hari raya (THR).
Tak lama kemudian, kelompok buruh Perusahaan Umum Damri juga mengadu masalah serupa. Pekerja Damri yang mayoritas merupakan pengemudi disebut-sebut hanya menerima THR Idul Fitri 1442 Hijriah sebesar Rp 700 ribu atau jauh dari tunjangan yang mestinya mereka terima.
Tak hanya itu, Damri diduga menunggak pembayaran kepada pekerja, khususnya pegawai alih daya, selama 5-8 bulan. Said menyebut masalah yang dialami pegawai alih daya ini berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen perusahaan.
Seperti pekerja PLN, misalnya. THR mereka berkurang setelah terbitnya Peraturan Direksi (Perdir) PLN Nomor 0219. Peraturan ini menghilangkan dua komponen tunjangan tetap, yaitu tunjangan kompetensi dan tunjangan delta yang menjadi tunjangan tidak tetap.
Seharusnya, kata Said, baik perusahaan induk BUMN maupun anak usaha mestinya memiliki perjanjian kerja bersama (PKB) yang melindungi hak-hak buruh sekaligus mengatur hubungan industrial pegawai dan manajemen. “Perusahaan juga harus mengatur hak-hak normatif. Karena BUMN ini rajanya outsourcing,” ujar Said.
