Ahok Sebut Semua Pejabat Pertamina Setuju Fasilitas Kartu Kredit Dihapus

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama melakukan kunjungan kerja ke Proyek Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru (JTB) yang di operatori oleh PT Pertamina EP Cepu (PEPC) di Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 8 April 2021. Foto/Pertamina

    Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama melakukan kunjungan kerja ke Proyek Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru (JTB) yang di operatori oleh PT Pertamina EP Cepu (PEPC) di Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 8 April 2021. Foto/Pertamina

    TEMPO.CO, Jakarta – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan seluruh pejabat perusahaannya telah menyetujui rencana penghapusan fasilitas kartu kredit. Wacana tersebut sebelumnya bergulir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS.

    “Secara lisan terima dan tidak ada yang menolak termasuk dewan komisaris,” ujar Ahok kepada Tempo, Selasa, 15 Juni 2021.

    Pertamina berencana menghapus fasilitas kartu kredit untuk dewan komisaris, dewan direksi, hingga pejabat karier, seperti senior vice president dan manajer. Langkah ini merupakan salah satu upaya penghematan yang dilakukan perusahaan di tengah krisis pandemi Covid-19.

    Ahok mengatakan kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit akan berlaku di induk hingga anak perusahaan. Ia belum menghitung total penghematan yang akan dicapai dari rencana tersebut. Namun ia memperkirakan nilainya besar lantaran satu pejabat, seperti komisaris utama, bisa memperoleh limit kartu kredit hingga Rp 30 miliar.

    ADVERTISEMENT

    “Gede bener kan? Tentu untuk apa? Saya tidak tahu kalau yang lain,” ujarnya.

    Pertamina, tutur Ahok, menargetkan total biaya yang akan diperoleh dari seluruh lini efisiensi bisa mencapai US$ 1,9 miliar hingga akhir 2021. Adapun seluruh biaya yang dikeluarkan pejabat, seperti untuk menamu tamu, akan langsung ditagihkan kepada perusahaan.

    “Sedangkan tiket penerbangan dan hotel semuanya langsung atas nama perusahaan. Poin potongan dan sebagainya harus masuk ke perusahaan, tidak boleh ke nama pribadi,” kata Ahok.

    BACA: Ahok Targetkan Pertamina Untung USD 2 Miliar Tahun Ini, Dua Kali Lipat dari 2020

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.