Kemenko PMK Usul Tambahan Anggaran 2022 Rp 47 Miliar

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) meninjau proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sembako e-Warung KUbe di Kampung Gulon, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Jumat 29 Januari 2021. Dalam kunjungannya ke Solo,  Menko PMK bersama Mensos meninjau sejumlah penyaluran bantuan sosial tunai dan mengunjungi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) Prof. Soeharso. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) meninjau proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sembako e-Warung KUbe di Kampung Gulon, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Jumat 29 Januari 2021. Dalam kunjungannya ke Solo, Menko PMK bersama Mensos meninjau sejumlah penyaluran bantuan sosial tunai dan mengunjungi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) Prof. Soeharso. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendi mengusulkan tambahan anggaran dalam pagu indikatif APBN 2022 Rp 47 miliar. Anggaran tambahan digunakan untuk program dukungan manajemen dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

    “Usulan tambahan anggaran untuk koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp 27 miliar dan dukungan manajemen Rp 20 miliar,” ujar Muhadjir dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR pada Senin, 14 Juni 2021.  

    Berdasarkan rinciannya, anggaran tambahan untuk pelaksanaan kebijakan akan dialokasikan untuk pelaksanaan koordinasi sinkronasi dan pengendalian kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan sebesar Rp 18 miliar. Kemudian Gerakan Nasional Revolusion Mental (GNRM) sebesar Rp 6 miliar dan penyusunan kebijakan jaminan sosial nasional sebesar Rp 2 miliar.

    Muhadjir juga mengusulkan tambahan anggaran Rp 1 miliar untuk program baru, yakni Global Platform For Disaster Risk Reduction (GPDRR) guna mendukung penyelenggaraan event kebencanaan internasional yang akan dihadiri 193 negara di Bali pada Mei 2022 mendatang.

    Sedangkan untuk dukungan manajemen akan dialokasikan untuk sarana dan prasarana mendukung pelaksanaan operasional perkantoran dan adanya perubahan jabatan struktural sebesar Rp 10 miliar untuk dukungan manajemen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.