Luhut Usul Tambahan Anggaran Rp 73 Miliar di Pagu Indikatif 2022

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Ketua KPK Firli Bahuri menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L, Pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Ketua KPK Firli Bahuri menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L, Pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 73 miliar untuk kementeriannya pada pagu indikatif 2022. Adapun kementerian Luhut sebelumnya memperoleh pagu indikatif dalam APBN 2022 sebesar Rp 261 miliar.

    “Kalau ditotal (dengan usulan tambahan), anggaran kami di 2022 akan berkisar Rp 334 miliar,” ujar Luhut dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021.

    Tambahan anggaran itu diusulkan untuk sebelas program yang berbeda. Pertama, Luhut meminta adanya tambahan anggaran untuk penyelenggaraan SOM dan MM Ais Forum sebesar Rp 17 miliar. Program ini diklaim akan memperkuat posisi politik Indonesia di forum internasional, terutama negara-negara kepulauan. Selanjutnya, Luhut membutuhkan tambahan anggaran untuk pembiayaan sekretariat AIS Forum sebesar Rp 5 miliar.

    Tambahan anggaran juga akan dialokasikan untuk pelaksanaan percepatan pembangunan kawasan Cirebon-Patimban-Ketajati dan Kawasan Jawa Barat bagian selatan senilai Rp 2 miliar. Kemudian, Luhut mengusulkan tambahan Rp 14,3 miliar untuk biaya sekretariat kerja sama Indonesia-Cina dalam GMF BRI Koridor Ekonomi Komprehensif regional.

    Luhut pun memasukkan usulan anggaran Rp 1 miliar untuk food estate dan Rp 1 miliar untuk program rehabilitasi magrove. Kemudian, tambahan sebesar Rp 2 miliar bakal digunakan untuk kampanye gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia.

    Di sektor pariwisata, Luhut mengatakan Indonesia perlu meningkatkan promosi untuk memperkenalkan cita rasa Nusantara ke dunia internasional. Karena itu, ia membutuhkan dukungan tambahan anggaran sebesar Rp 3,52 miliar untuk menggelar program spice up the world.

    Di bidang yang sama, Luhut mengusulkan tambahan anggaran Rp 15 miliar untuk penyelenggaraan Dubai Expo.  Selanjutnya Rp 300 juta tambahan anggaran sisanya dibutuhkan untuk reformasi birokrasi dan Rp 12,6 miliar untuk belanja pegawai.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.