Gaduh PPN Sembako, Ganjar Pranowo Sarankan Kemenkeu dan DPR Klarifikasi

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana penjualan bahan pokok dan sayur mayur di Pasar Tebet, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Sejumlah sembako yang akan dikenakan PPN dalam draft UU tersebut di antaranya beras, gabah, jagung, sagu, kedele, garam, daging, terur, susu perah, buah-buahan dan sayur-sayuran. Tempo/Tony Hartawan

    Suasana penjualan bahan pokok dan sayur mayur di Pasar Tebet, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Sejumlah sembako yang akan dikenakan PPN dalam draft UU tersebut di antaranya beras, gabah, jagung, sagu, kedele, garam, daging, terur, susu perah, buah-buahan dan sayur-sayuran. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyarankan Kementerian Keuangan dan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat mengklarifikasi kepada masyarakat mengenai kegaduhan isu pengenaan pajak pertambahan nilai untuk barang kebutuhan pokok atau sembako atau PPN sembako.

    "Diklarifikasi saja dulu, drafnya apa, isinya apa, benar gak apa yang diceritakan. Saya kira Kemenkeu ataupun dewan bisa mengklarifikasi soal itu," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Minggu, 13 Juni 2021.

    Menurut Ganjar, klarifikasi itu penting agar jangan sampai muncul gambaran atau anggapan masyarakat bahwa semuanya akan dikenai pajak serta segera diterapkan.

    Apalagi, lanjut dia, informasi yang beredar di masyarakat saat ini menyebutkan seolah-olah RUU PPN sembako ini sudah dibahas dan akan selesai.

    "Maka saya kira baik juga kalau dari kementerian sampaikan klarifikasi yang betul karena nanti jangan sampai ada 'image' seolah-olah semua ini mau dipajaki semuanya, tentu tidak mungkin soal itu, tidak mungkin," ujarnya.

    Politikus PDI Perjuangan itu mengaku dihubungi dari Kementerian Keuangan dan dijelaskan terkait kegaduhan isu tersebut."Saya kira pemegang otoritas harus menjelaskan, boleh dari eksekutif boleh dari legislatif apa isinya (draf RUU) buka saja," tegasnya.
     
    Ganjar yakin rencana pemerintah soal penerapan PPN untuk sembako belum akan direalisasikan dalam waktu dekat dan menilai keterlaluan jika kebijakan tersebut diterapkan di saat kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19 seperti sekarang.
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.