Sritex Ajukan Perpanjangan PKPU karena Alasan Ini

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Sritex. sritex.co.id

    Logo Sritex. sritex.co.id

    TEMPO.CO, JakartaPT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) mengajukan perpanjangan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) selama 120 hari. Mayoritas kreditur dikabarkan menyetujui permohonan perpanjangan PKPU Sritex.

    "Para kreditur menyetujui adanya perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU tetap. Debitur memohon dapat diperpanjang 120 hari," kata Penasihat Hukum Sritex, Patra M Zaen, kepada Bisnis dikutip, Minggu 13 Juni 2021. 

    Usut punya usut, pengajuan perpanjangan PKPU tersebut terkait upaya restrukturisasi utang Sritex yang cenderung kompleks. Seperti diketahui, utang PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kini hampir mencapai Rp20 triliun.

    Sebelumnya, Sritex mengajukan perpanjangan persiapan proses PKPU menjadi 120 hari hingga awal Oktober 2021. CV Prima Karya membawa Sritex ke Meja Hijau dengan tuduhan keterlambatan pembayaran utang senilai Rp5,5 miliar.

    Adapun, kreditur Sritex menambah nilai terutang sebanyak Rp20 triliun yang terdiri dari kreditur terjamin senilai Rp700 miliar dan Rp19 triliun dari kreditur yang tidak terjamin.

    "Verifikasi sedang berlangsung dan jumlah final akan segera dirilis," kata Anggota Tim Verifikasi Pengadilan Niaga Semarang yang dikutip kemarin.

    Proses PKPU tersebut telah menghentikan proses pembayaran utang perseroan yang berdenominasi dolar. Di samping itu, perseroan juga mengalami hambatan di pasar kredit lantaran kinerja yang buruk pada 2020. Seperti diketahui, kinerja ekspor Sritex merosot 17 persen secara tahunan karena pandemi Covid-19. Sementara itu, kebangkitan global virus Covid-19 saat ini dinilai mengancam pemulihan perseroan.

    BACA: Utang Sritex yang Direstrukturisasi Tembus Rp 20 Triliun


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.