PPN Sembako dan Pendidikan, Core: Masih Ada Alternatif Sumber Lain

Reporter

Suasana penjualan bahan pokok dan sayur mayur di Pasar Tebet, Jakarta, Kamis 10 Juni 2021. Peraturan Menteri Keuangan No. 99/2020 menyebutkan setidaknya ada 14 kelompok barang yang tidak dikenai tarif PPN, di antaranya adalah beras dan gabah, jagung, sagu, garam konsumsi, gula konsumsi, susu, kedelai, telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet meminta pemerintah untuk mencari alternatif lain dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan dibandingkan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sembako dan pendidikan.

“Masih ada alternatif sumber yang bisa digali untuk meningkatkan rasio pajak, misalnya pajak penghasilan non-karyawan, PPN untuk barang tambang, atau pun jasa lain di luar pendidikan,” katanya kepada Antara di Jakarta, Jumat, 11 Juni 2021.

Yusuf mengaku sepakat mendukung pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan untuk menambah penerimaan negara yang tertekan akibat pandemi Covid-19.

Menurutnya, rencana pengenaan PPN terhadap pendidikan dan sembako ini merupakan kelanjutan dari reformasi perpajakan mengingat rendahnya tax ratio Indonesia dibandingkan dengan negara peers.

Di sisi lain, Yusuf tidak setuju jika salah satu upaya reformasi perpajakan adalah dengan memasukkan sembako dan jasa pendidikan menjadi barang kena pajak mengingat barang tersebut bersifat basic needs.

”Barang tersebut sifatnya basic needs yang seharusnya peran pemerintah ialah membantu warganya untuk menyediakannya apa pun kelompok golongannya,” tegas Yusuf.

Ia pun menuturkan sebenarnya agenda reformasi PPN juga menjadi langkah penting untuk dilakukan namun akan lebih baik jika substansinya lebih kepada kenaikan tarif dan bagaimana sistem yang harus diterapkan.

“Apakah menggunakan sistem multitarif atau tidak. Bukan merambah pada isu pencabutan barang basic needs seperti bahan sembako dan jasa pendidikan,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengatakan reformasi perpajakan tetap harus dilanjutkan, namun berupa langkah lain seiring dengan pemerintah mencoba mendalami data-data perpajakan program tax amnesty dan mempersiapkan kebijakan-kebijakan pendukung.

“Kebijakan ini bisa dikombinasikan dengan mengoptimalkan kebijakan non pajak seperti penerimaan negara nonmigas,” katanya.

Baca Juga: Poin-poin Penjelasan Sri Mulyani Soal PPN Sembako

 





UNWTO: Sektor Pariwisata Pulih 2022 Setelah Pandemi

1 hari lalu

UNWTO: Sektor Pariwisata Pulih 2022 Setelah Pandemi

UNWTO mencatat pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.


Ahmad Basarah: Perlu Terobosan Atasi Kekerasan di Dunia Pendidikan

1 hari lalu

Ahmad Basarah: Perlu Terobosan Atasi Kekerasan di Dunia Pendidikan

Ia mengusulkan penguatan dalam pelajaran budi pekerti yang dibungkus dengan konsep kekinian sesuai zaman generasi milenial.


5 Contoh Pendidikan Karakter

2 hari lalu

5 Contoh Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter bukan sekadar mengajarkan benar dan salah


Pendidikan Karakter, Bagaimana Asal-usul hingga Perkembangannya?

2 hari lalu

Pendidikan Karakter, Bagaimana Asal-usul hingga Perkembangannya?

Pendidikan karakter usaha yang disengaja untuk memahami nilai etika


Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

2 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim Indonesia memiliki tiga prestasi dalam mengahadapi pandemi yang berlangsung sejak awal 2020 itu.


Cerita Sri Mulyani soal Tantangan Realisasi Anggaran PC-PEN Selama Pandemi Covid-19

3 hari lalu

Cerita Sri Mulyani soal Tantangan Realisasi Anggaran PC-PEN Selama Pandemi Covid-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan bagaimana realisasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun 2020 dan 2021.


Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Bahas Akhir Pandemi Covid-19

3 hari lalu

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Bahas Akhir Pandemi Covid-19

'Tapi sekarang pandemi Covid-19 belum berakhir ya'


Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

3 hari lalu

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

Pemutihan pajak ini diberikan selama tiga bulan, mulai 19 September sampai dengan 19 Desember 2022 dan berlaku di seluruh Samsat di Provinsi Jambi.


Pandemi Covid-19 Sudah Berakhir di AS? Para Epidemiolog Ingatkan Excess Mortality

3 hari lalu

Pandemi Covid-19 Sudah Berakhir di AS? Para Epidemiolog Ingatkan Excess Mortality

Jumlah kasus baru AS tertinggi kedua setelah Jepang, tapi angka kematiannya tertinggi dI dunia. Berikut update pandemi Covid-19 di Amerika dan dunia.


4 Kemungkinan Risiko Gap Year

4 hari lalu

4 Kemungkinan Risiko Gap Year

Gap year memilih jeda dari pendidikan formal untuk mencoba bekerja, mendalami hobi, merenungi keinginan, atau berlibur panjang