4. Wacana penyesuaian skema PPN sedang digodok dan membutuhkan masukan dari banyak pihak
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, memastikan wacana penyesuaian skema PPN sedang digodok. Ia mengatakan pemerintah akan meminta masukan dari banyak pihak.
Adapun ihwal alasan untuk merevisi kebijakan, Prastowo mengatakan perlu ada upaya optimalisasi penerimaan pajak karena hal ini juga menjadi fokus negara-negara lain yang juga perekonomiannya terdampak buruk pandemi Covid-19. Prastowo menyebut setidaknya 15 negara yang menyesuaikan skema tarif PPN untuk membiayai penanganan pagebluk. Amerika Serikat dan Inggris, misalnya, juga berencana menaikkan tarif PPN untuk sustainibilitas.
“Kita lakukan kajian dan benchmarking. Belajar dari pengalaman dan tren negara lain. Yang gagal ditinggal, yang baik dipetik. Ini ringkasan datanya: 24 negara tarif PPN-nya di atas 20 persen, 104 negara 11-20 persen, selebihnya beragam 10 persen ke bawah. Lalu Indonesia bagaimana melihat ini?” katanya dalam Twitter pribadinya, Rabu, 9 Juni.
5. Untuk memenuhi azas keadilan
Prastowo melanjtukan, rencana pemerintah mengganti skema tunggal PPN menjadi multitarif adalah adalah untuk memenuhi azas keadilan bagi masyarakat. Dengan begitu, PPN yang dibayarkan mengacu pada penghasilan serta pola konsumsi masyarakat.
“Yang dikonsumsi masyarakat banyak (menengah bawah) mustinya dikenai tarif lebih rendah, bukan 10 persen. Sebaliknya, yang hanya dikonsumsi kelompok atas bisa dikenai PPN lebih tinggi. Ini adil bukan? Yang mampu menyubsidi yang kurang mampu. Filosofis pajak kena: gotong royong,” kata Prastowo.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR | BISNIS
Baca: Inilah Mereka yang Menyatakan Menolak Kebijakan PPN Sembako
