Bukan Sembako, Pemerintah Diminta Kejar Pajak Perusahaan Teknologi

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menghadapi Covid 19, Giant Harga Teman Memberika Angin Segar Lewat Bahan Pokok Lebih Murah Setiap Hari.

    Menghadapi Covid 19, Giant Harga Teman Memberika Angin Segar Lewat Bahan Pokok Lebih Murah Setiap Hari.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mengingatkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk sembako akan berkaitan langsung dengan laju inflasi tahun ini dan tahun depan. Selain pajak sembako, PPN juga akan dikenakan untuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan,

    “Meski pemberlakukan kenaikan tarif PPN tidak diberlakukan tahun 2021, rencana kenaikan pajak tersebut dapat memicu inflasi 2021. Rencana kenaikan PPN terhadap sembako akan mendorong masyarakat membeli sembako di luar kebutuhan karena takut harganya naik akibat PPN 12 persen," ujar Achmad dalam keterangan pers, Kamis, 10 Juni 2021.

    Menurut Achmad, potensi kenaikan inflasi 2021 berkisar 1 sampai 2.5 persen sehingga inflasi 2021 bisa mencapai 2.18 persen sampai 4.68 persen. Selain menimbulkan inflasi yang memberatkan konsumen secara umum, Achmad menyebut kenaikan PPN 12 persen terhadap sembako dari produksi pertanian juga akan menyebabkan petani kecil kehilangan kesejahteraan dan akhirnya makin miskin di tengah pandemi.

    Hal tersebut bisa terjadi karena petani kecil semakin sulit menjual produknya di saat konsumen makin mengerem belanja imbas kenaikan PPN tersebut. Oleh karena itu, Achmad menyarankan kepada pemerintah agar sebaiknya ide kenaikan PPN sembako, pendidikan dan kesehatan dibatalkan saja, karena manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan bahayanya.

    Menurutnya hal tersebut lebih baik daripada kenaikan PPN justru menimbulkan inflasi di saat ekonomi masih lemah. Sejalan dengan hal tersebut, dia menyarankan RUU KUP sebaiknya fokus kepada pemberlakuan pajak dari e-commerce dan perusahaan teknologi yang naik daun seperti TikTok, Gojek, Google, Facebook dan Apple.

    “Indonesia sebaiknya ikut G7 yang sudah menyepakati adanya pemberlakukan pajak yang lebih ketat terhadap perusahaan raksasa teknologi. Facebook yang memiliki Instagram dan WhatsApp menikmati keberlimpahan big data dari Indonesia, sementara pajak mereka masih rendah,” katanya.

    Adapun, pemerintah merencanakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kelompok bahan kebutuhan pokok atau sembako dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Sementara untuk kategori jasa, pemerintah akan mengenakan PPN pada 11 kelompok jasa yang saat ini masih bebas PPN.

    Salah satunya yaitu jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan prangko, jasa keuangan, serta jasa asuransi.

    Dengan hal tersebut, Achmad menilai pasar sembako dan pasar retail dalam negeri sangat sensitif terhadap isu kenaikan harga akibat perpajakan ini. Pengusaha sembako dan retail merasa Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) ditargetkan untuk mereka, padahal sudah berkontribusi banyak untuk penerimaan pajak.

    Mereka justru merasa sudah saatnya menerima kelonggaran pajak di saat ekonomi sedang lesu. “Sementara negara-negara maju G7 sibuk memburu kepatuhan pajak perusahaan multinasional raksasa di bidang teknologi dan informasi, sebaliknya di Indonesia memburu kelas menengah dengan kenaikan PPN sembako dan jasa pendidikan. Bila terpaksa tarif PPN final sembako cukup 1 persen saja," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.