TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Kementerian Investasi/BKPM mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk bisa mencapai target investasi yang lebih tinggi dari 2021, namun anggaran yang dialokasikan justru lebih rendah.
Dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa, Presiden Jokowi meminta Kementerian Investasi/BKPM mencapai target realisasi investasi 2022 sebesar Rp 1.100-Rp 1.200 triliun, namun anggaran yang dialokasikan justru lebih rendah.
Pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM pada 2022 sebesar Rp 711,51 miliar, yang dibagi menjadi dua program utama, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp 300,9 miliar dan belanja program sebesar Rp 410,61 miliar. Sementara anggaran kementerian tersebut pada 2021 yaitu sebesar Rp 930 miliar.
"Kami jujur saja, anggaran Rp 930 miliar itu target yang dikasih Bapak Presiden Rp 900 triliun. Tetapi begitu naik ke Rp 1.100-Rp 1.200 triliun, anggaran kita turun. Jadi waktu masih badan (BKPM) anggaran kita tinggi, begitu jadi kementerian, anggaran kita diturunkan. Saya juga bingung," katanya.
Bahlil Lahadalia menjelaskan sejumlah kegiatan prioritas Kementerian Investasi/BKPM pada 2022, diantaranya meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) ke peringkat 50-an dari yang saat ini di peringkat 72.
Kemudian, mencapai target realisasi investasi sebesar Rp 1.100-Rp 1.200 triliun, pengembangan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko sebagai implementasi UU Cipta Kerja serta memfasilitasi relokasi perusahaan ke Indonesia.
Selanjutnya, membuat roadmap hilirisasi investasi sumber daya alam, implementasi satgas percepatan investasi, penilaian kinerja PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha di tingkat pemda dan kementerian/lembaga juga penyusunan peta potensi investasi.
Ada pun saat ini sudah selesai peta potensi investasi untuk 23 provinsi. "Yang berikut adalah mendorong investasi besar untuk bermitra dengan UMKM," ujar Bahlil.
