Ramai Isu Seputar Dana Haji, Ini Penjelasan Lengkap Kepala BPKH Anggito Abimanyu

Anggito Abimanyu. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menjawab 9 pertanyaan umum dari publik seputar nasib dana haji, mulai dari isu investasi di infrastruktur sampai utang. Jawaban ini diberikan usai pemerintah memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan haji 2021.

Anggito mengatakan dana haji per Mei 2021 mencapai Rp 150 triliun. "Tetap aman, tidak ada utang akomodasi Arab Saudi dan tidak ada alokasi infrastruktur yang menimbulkan risiko tinggi bagi dana haji," kata Anggito dalam webinar di Jakarta, Senin, 7 Juni 2021.

Berikut rincian jawaban dari 9 pertanyaan tersebut:

1. Apakah pembatalan haji 2021 karena alasan keuangan haji?

"Jawabannya tidak," kata Anggito. Ia mengatakan alasan utama pembatalan haji yaitu karena aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021.

2. Apakah pemerintah, Kementerian Agama, dan BPKH memiliki utang pembayaran pelayanan (akomodasi) di Arab Saudi?

Jawabannya tidak. Dalam Laporan Keuangan BPKH sampai 2020 kata Anggito, tidak ada catatan utang dalam kewajiban BPKH kepada pihak penyedia jasa perhajian di Arab Saudi. Laporan ini bisa diundur di situs resmi BPKH https://bpkh.go.id/category/publikasi/laporan-tahunan/

3. Apakah BPKH mengalami kesulitan keuangan dan gagal investasi?

Tidak ada kesulitan dan gagal investasi. Tahun 2020, kata Anggito, BPKH membukukan surplus keuangan lebih dari Rp 5 triliun dan dana kelolaan tumbuh lebih dari 15 persen. Ini tertuang dalam Laporan Keuangan 2020 (unaudited).

4. Apakah investasi BPKH dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur?

Tidak ada. Alokasi investasi ditujukan kepada investasi dengan profil risiko low to moderate. 90 persen adalah dalam bentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi. Jenis investasi BPKH ini juga dapat dilihat di e-book Jenis Investasi di BPKH di situs resmi lembaga.






Pembangunan Bendungan Manikin Rp 1,9 Triliun Ditargetkan Rampung Awal 2024

6 jam lalu

Pembangunan Bendungan Manikin Rp 1,9 Triliun Ditargetkan Rampung Awal 2024

Pembangunan Bendungan Manikin di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT ditargetkan rampung pada awal tahun 2024.


Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

9 jam lalu

Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

Pendukung Anies Baswedan meminta Presiden Jokowi menggunakan APBN untuk lebih fokus untuk membantu masyarakat menghadapi resesi ekonomi.


Kaesang Pangarep Cerita Bertemu Lo Kheng Hong, Siapakah Pak Lo Ini?

11 jam lalu

Kaesang Pangarep Cerita Bertemu Lo Kheng Hong, Siapakah Pak Lo Ini?

Kaesang Pangarep menceritakan pernah bertemu Lo Kheng Hong pada 2019. Siapakah sosok yang akrab disapa Pak Lo ini?


Menteri PUPR Targetkan Bendungan Manikin NTT Rampung di Awal 2024

21 jam lalu

Menteri PUPR Targetkan Bendungan Manikin NTT Rampung di Awal 2024

Menteri PUPR mengatakan pembangunan Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur ditargetkan selesai pada awal 2024.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

1 hari lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

1 hari lalu

Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

Jokowi memerintahkan Basuki mengebut 21 proyek berdasarkan hasil rapat dan kunjungan lapangan.


Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

2 hari lalu

Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

Jokowi menjelaskan, infrastruktur dibutuhkan karena merupakan fondasi bangsa agar bisa bersaing dengan negara lain.


Ancaman Resesi, Perencana Keuangan Sarankan Masyarakat Investasi Ketimbang Menabung

2 hari lalu

Ancaman Resesi, Perencana Keuangan Sarankan Masyarakat Investasi Ketimbang Menabung

Aidil mengatakan resesi akan membuat tabungan masyarakat di bank tergerus tingginya inflasi.


Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

3 hari lalu

Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

Direktur Tata Usaha Negara Kejagung, Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara, bakal menjalani uji kelayakan calon pimpinan KPK


Kompendium Bali Dorong Investasi Berkelanjutan, Bisa untuk Lawan yang Gugat RI di WTO?

3 hari lalu

Kompendium Bali Dorong Investasi Berkelanjutan, Bisa untuk Lawan yang Gugat RI di WTO?

Pertemuan tingkat menteri bidang perdagangan, investasi, dan industri di Bali pada 22-23 September 2022 menghasilkan kesepakatan baru yaitu Bali Compendium (Kompendium Bali), yang terdiri atas lima poin.