Menteri ESDM Ungkap Strategi RI Capai Target Bebas Emisi Karbon pada 2060

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan pemaparan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. Rapat kerja tersebut membahas proyeksi kebutuhan batubara sebagai Energi Primer untuk pembangkit listrik milik PLN dan IPP sampai tahun 2028 serta upaya Kementerian ESDM menjadi ketersediaan pasokan batubara tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan pemaparan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. Rapat kerja tersebut membahas proyeksi kebutuhan batubara sebagai Energi Primer untuk pembangkit listrik milik PLN dan IPP sampai tahun 2028 serta upaya Kementerian ESDM menjadi ketersediaan pasokan batubara tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan sejumlah strategi jangka panjang di sektor energi untuk bisa mencapai target karbon netral atau net zero emission (bebas emisi karbon) pada 2060.

    "Di sektor energi, kami menargetkan bisa mencapai karbon netral pada 2060 atau lebih cepat dengan bantuan internasional dengan sejumlah strategi. Pertama, melalui pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang masif," kata Arifin dalam webinar bertajuk "Indonesia-Norway Investment Opportunities in Hydro and Solar Energy in Indonesia" yang diselenggarakan oleh KBRI Oslo, Senin, 7 Juni 2021.

    Pengembangan EBT meliputi solar panel, angin, biomassa, panas bumi, tenaga air, laut, hidrogen, juga Battery Energy Storage System (BESS).

    Strategi lain, yakni dengan mengurangi utilisasi sumber energi fosil dengan "co-firing" biomassa serta mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU).

    "PLTU terakhir akan diberhentikan pada 2058 dan PLTGU di 2054," ujarnya.

    Pada periode tersebut, tercatat bahwa tidak diperbolehkan adanya PLTU baru, kecuali telah memiliki perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) atau yang tengah dalam masa pembangunan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.