Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akhir 2020, Kementan: Sudah Terbit 755 Sertifikat ISPO Kelapa Sawit

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berkunjung ke Institut Pertanian Bogor (IPB)
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berkunjung ke Institut Pertanian Bogor (IPB)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hingga akhir 2020, Kementerian Pertanian atau Kementan mencatat sudah ada 755 sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang terbit untuk kebun-kebun kelapa sawit di tanah air. Sebanyak 735 di antaranya merupakan sertifkat untuk perusahaan swasta dan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN.

"Yang menggembirakan juga sudah ada 20 sertifikat bagi pekebun (rakyat), walaupun memang sebelumnya masih bersifat sukarela," kata Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, Dedi Junaedi, dalam diskusi di Jakarta, Senin, 7 Juni 2021.

Menurut dia, proses sertifikat kebun kelapa sawit yang berkelanjutan di tanah air juga terus berkembang. Saat ini, sudah ada 15 lembaga sertifikasi ISPO, 7 lembaga pelatihan ISPO, dan 1.893 auditor ISPO.

Sebagai informasi, pemerintah saat in sudah mewajibkan semua kebun kelapa sawit untuk mengantongi sertifikat ISPO ini demi aspek keberlanjutan. Ketentuan ini tertuang dlaam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Sertifikasi ISPO ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Lalu, meningkatkan daya saing hasil dan mempercepat penurunan emisi gas rumah kaca.

Untuk perusahaan perkebunan, mereka wajib mengantongi sertifikasi ISPO sejak Perpres ini diundangkan. Sedangkan untuk pekebun, kewajiban berlaku lima tahun sejak Perpres ini diundangkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah pun saat ini sedang mempercepat sertifikasi ISPO ini, terutama untuk lahan-lahan yang masih bermasalah. Dedi mencatat masih ada 3,4 juta hektare kawasan kebun kelapa sawit yang terindikasi tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Untuk itu, berbagai upaya dilakukan Kementan untuk percepatan ini. Mulai dari evaluasi perizinan sampai peremajaan kepala sawit rakyat. Sampai 28 Mei 2021, kata dia, sudah ada 234 hektare lahan sawit rakyat yang diremajakan.

BACA: Menko Airlangga: Pertanian Makin Tangguh di Tengah Pandemi

FAJAR PEBRIANTO

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


BRI Salurkan Pembiayaan Rp 36,57 Triliun untuk Sektor Kelapa Sawit

8 hari lalu

Logo BRI. wikipedia.org
BRI Salurkan Pembiayaan Rp 36,57 Triliun untuk Sektor Kelapa Sawit

BRI telah menyalurkan pembiayaan atau kredit senilai Rp 36,57 triliun untuk sektor kelapa sawit sepanjang Januari-April 2023.


Antisipasi Dampak El Nino, Mentan Minta Kepala Daerah Miliki Sense of Crisis Lebih Kuat

9 hari lalu

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertanian, Pangan, dan Perdesaan Korea Selatan Chung Hwang-keun di Jakarta, Selasa (16/5/2023). (ANTARA/Aji Cakti)
Antisipasi Dampak El Nino, Mentan Minta Kepala Daerah Miliki Sense of Crisis Lebih Kuat

Mentan mengharapkan para kepala daerah memiliki kepekaan terhadap krisis (sense of crisis) yang sama dengan pemerintah pusat.


Misi Gabungan Indonesia-Malaysia akan Bahas Regulasi Deforestasi dengan Uni Eropa

11 hari lalu

Seorang pekerja menurunkan kelapa sawit dari sebuah truk di pabrik kelapa sawit di Salak Tinggi, di luar Kuala Lumpur, Malaysia, 4 Agustus 2014. [REUTERS / Samsul Said / File Foto]
Misi Gabungan Indonesia-Malaysia akan Bahas Regulasi Deforestasi dengan Uni Eropa

Misi gabungan Indonesia dan Malaysia akan menemui pimpinan Uni Eropa di Brussels, Belgia, untuk membahas kebijakan regulasi deforestasi UE


Di Tengah Berita Miring Kasus Pejabat Pajak Pendapatan Negara Capai Rp 1.000,5 Triliun, Ini Kata Ketua Banggar DPR

14 hari lalu

Sebelumnya, Said Abdullah memberikan usulan penghapusan daya listrik 450 VA dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin, 12 September 2022 lalu. Said meminta pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang miskin dan rentan miskin. Foto: Istimewa
Di Tengah Berita Miring Kasus Pejabat Pajak Pendapatan Negara Capai Rp 1.000,5 Triliun, Ini Kata Ketua Banggar DPR

Ketua Banggar DPR menyebut realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp 1.000,5 triliun atau 40,6 persen dari target APBN 2023.


Terkini: Luhut ke China Datangi Perusahaan yang Mau Investasi di RI, Kemenkominfo Klarifikasi Serangan Siber BSI

16 hari lalu

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan keterangan pers sesuai meluncurkan Buku Luhut Biografi Luhut Binsar Pandjaitan di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada Jumat, 7 Oktober 2022. TEMPO/ Khory Alfarizi
Terkini: Luhut ke China Datangi Perusahaan yang Mau Investasi di RI, Kemenkominfo Klarifikasi Serangan Siber BSI

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendatangi dua perusahaan Cina yang akan berinvestasi di Tanah Air.


Kementan Bentuk Gugus Tugas Hadapi Fenomena Cuaca Ekstrem El Nino

16 hari lalu

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertanian, Pangan, dan Perdesaan Korea Selatan Chung Hwang-keun di Jakarta, Selasa (16/5/2023). (ANTARA/Aji Cakti)
Kementan Bentuk Gugus Tugas Hadapi Fenomena Cuaca Ekstrem El Nino

Kementerian Pertanian (Kementan) berencana akan membentuk gugus tugas untuk menghadapi fenomena cuaca ekstrim El Nino.


Faisal Basri Sebut Program Ekonomi Hijau Tak Sejalan dengan Kebijakan: Banyak Lahan Sawit Ilegal

17 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Sebut Program Ekonomi Hijau Tak Sejalan dengan Kebijakan: Banyak Lahan Sawit Ilegal

Ekonom senior Indef Faisal Basri menjelaskan fokus pemerintah pada isu green economy atau ekonomi hijau untuk mengurangi emisi tidak sejalan dengan kebijakannya.


Terkini: Jokowi Minta Dukungan Presiden Korea Selatan, Ekonom Tak Setuju Gaji PNS Naik

17 hari lalu

Presiden Jokowi dan istrinya Iriana Widodo tiba di bandara Hiroshima untuk menghadiri KTT para pemimpin G7 di Mihara, prefektur Hiroshima, Jepang barat 19 Mei 2023, dalam foto handout yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Jepang.  Kementerian Luar Negeri Jepang/HANDOUT via REUTERS
Terkini: Jokowi Minta Dukungan Presiden Korea Selatan, Ekonom Tak Setuju Gaji PNS Naik

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan Kerja Sama Perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan (IK-CEPA) dilaksanakan secara maksimal.


Jokowi Tegaskan Posisi RI Keberatan Atas Regulasi Deforestasi Uni Eropa: Proses Benchmarking Harus Terbuka dan Obyektif

17 hari lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) saat menghadiri side event forum Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII) G7 bersama negara-negara mitra di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Sabtu (20/5/2023), di sela-sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7. (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden RI)
Jokowi Tegaskan Posisi RI Keberatan Atas Regulasi Deforestasi Uni Eropa: Proses Benchmarking Harus Terbuka dan Obyektif

Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tetap keberatan atas sejumlah regulasi yang diterapkan Uni Eropa tentang deforestasi.


Jokowi Mau Bikin Kartel Nikel dan Sawit Layaknya OPEC

18 hari lalu

Presiden Jokowi dan istrinya Iriana Widodo tiba di bandara Hiroshima untuk menghadiri KTT para pemimpin G7 di Mihara, prefektur Hiroshima, Jepang barat 19 Mei 2023, dalam foto handout yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Jepang.  Kementerian Luar Negeri Jepang/HANDOUT via REUTERS
Jokowi Mau Bikin Kartel Nikel dan Sawit Layaknya OPEC

Pandemi, kata Jokowi, telah mengajarkan dunia tentang pentingnya melibatkan lebih banyak negara dalam rantai pasok global.