Eksklusif: Bos Garuda Buka-bukaan Soal Dana Talangan Rp 7,5 Triliun Belum Cair

Irfan Setiaputra. Instagram

TEMPO.COJakarta - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. masih menunggu pencairan dana talangan senilai Rp 7,5 triliun dalam bentuk mandatory convertible bond atau MCB yang belum terealisasi dari total perjanjian sebesar Rp 8,5 triliun. Perjanjian obligasi wajib konversi (OWK) itu pada akhir tahun lalu ditandatangani oleh Garuda Indonesia bersama PT Sarana Multi Infrastruktur selaku pelaksana investasi dari Kementerian Keuangan.

Ditemui Tempo di kompleks Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan realisasi dana talangan terganjal oleh key performance indicator atau KPI yang tidak dapat dipenuhi perseroan sepanjang kuartal I tahun 2021. Dalam perjanjian OWK, pencairan dana talangan seharusnya diikuti dengan perbaikan kinerja perusahaan.

Irfan mengatakan target itu sulit dipenuhi karena pada awal tahun, kinerja Garuda terpengaruh oleh menurunnya jumlah penumpang karena berbagai kondisi. “Januari tanpa kami perkirakan, (kinerja perusahaan) jeblok habis. Itu karena ada aturan baru tentang (Swab) Antigen, PSBB diperketat, dan memang low season, ditambah larangan mudik,” kata Irfan, Jumat, 4 Juni 2021.  

Padahal, Garuda telah mematok perbaikan kinerja mencapai 50 persen dari total pencapaian perseroan setahun penuh pada 2019. Di sisi lain KPI dalam perjanjian itu pun masih mengacu pada kondisi akhir 2020, yang saat itu pemerintah dan Garuda optimistis kondisi maskapai penerbangan pelat merah bisa membaik pada paruh pertama 2021 karena ada tren peningkatan jumlah penumpang.

Sebagai solusi, Irfan menjelaskan isi perjanjian OWK sedang direvisi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. “Kami akan merasa sangat terbantu apabila pemegang saham bisa (mencairkan MCB),” katanya.

Berikut cuplikan wawancara Tempo dengan Irfan ihwal penerbitan dana talangan.

Dana talangan untuk Garuda telah turun Rp 1 triliun pada awal tahun. Untuk apa dana itu?

Hanya untuk membayar Pertamina, Angkasa Pura I, dan Angkasa Pura II. (Dana itu) Tidak untuk bayar utang. Ini murni untuk current kan kita operasi setiap bulan, itu harus dibayar. Dan itu sudah habis. Tidak ada untuk bayar utang.  

Menurut informasi, dana MCB juga untuk membayar gaji pilot?

Anda dengar dari mana? Soal GHA, saya tidak mengerti kok ada yang bocor-bocorin. Saya ini ketika masuk Garuda disodorin kontrak, ditulis di kontrak, gaji, mobil, biaya lainnya saya tanda tangan. Yang gaji saya juga tanda tangan sebagai yang mengajak. Jadi maksud saya, jangan zalim.

Serahkan sama saya yang begitu-begituan. Ini kan bukan persoalan angka. Ini persoalan hidup, ada orang berharap, ada orang pemimpi. Jangan Anda pikir antara teman-teman itu tidak sadar.






Program Kompor Listrik, Bos PLN Pastikan Tak Ada Kenaikan Daya: 450 VA, 900 VA, Tetap

1 jam lalu

Program Kompor Listrik, Bos PLN Pastikan Tak Ada Kenaikan Daya: 450 VA, 900 VA, Tetap

Bos PLN memastikan daya listrik masyarakat penerima program kompor listrik tak berubah. "Yang 450 VA tetap 450 VA, yang 900 VA juga tetap 900 VA."


Zulhas Sebut Erick Thohir Akan Impor Gas dari UEA untuk Penuhi Kebutuhan Pupuk Nasional

2 jam lalu

Zulhas Sebut Erick Thohir Akan Impor Gas dari UEA untuk Penuhi Kebutuhan Pupuk Nasional

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan pemerintah akan mendatangkan impor gas khusus untuk keperluan pupuk nasional.


PLN Beri Pendampingan ke Masyarakat Penerima Kompor Listrik: Sampai Benar-benar Mandiri

2 jam lalu

PLN Beri Pendampingan ke Masyarakat Penerima Kompor Listrik: Sampai Benar-benar Mandiri

PLN akan berfokus dalam pendampingan dan evaluasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program uji coba migrasi ke kompor listrik.


Jokowi Minta Hasil Panen Petani diserap BUMN, Mendag Usul Subsidi Rp 100 Triliun

6 jam lalu

Jokowi Minta Hasil Panen Petani diserap BUMN, Mendag Usul Subsidi Rp 100 Triliun

Zulkifli Hasan bercerita Presiden Jokowi telah berencana menyerap seluruh hasil panen petani melalui Badan Usaha Milik Negara.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

23 jam lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

1 hari lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.


Bandara Kertajati Layani Penerbangan Umrah pada November, Begini Persiapan AP II

1 hari lalu

Bandara Kertajati Layani Penerbangan Umrah pada November, Begini Persiapan AP II

Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, akan kembali melayani penerbangan umrah pada November 2022 mendatang. Bagaimana persiapannya?


Erick Thohir Ingin Para Profesional dan Praktisi Level Global Kelola Pasar Ekonomi Syariah RI

1 hari lalu

Erick Thohir Ingin Para Profesional dan Praktisi Level Global Kelola Pasar Ekonomi Syariah RI

Erick Thohir mengungkapkan sejumlah faktor yang membuat Indonesia masih memiliki peluang memajukan ekonomi syariah


Pengusaha Blak-blakan soal Oversupply Kapal Penyeberangan, Trayek Dikuasai BUMN?

1 hari lalu

Pengusaha Blak-blakan soal Oversupply Kapal Penyeberangan, Trayek Dikuasai BUMN?

Porsi jumbo BUMN dan BUMD untuk menguasai trayek perintis disebut terjadi karena pengadaan kapal banyak menggunakan APBN dan APBD.


Terpopuler Bisnis: PHK 300 Lebih Karyawan Indosat, dari Staf hingga Senior VP dan Ribut Gunting Pita

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: PHK 300 Lebih Karyawan Indosat, dari Staf hingga Senior VP dan Ribut Gunting Pita

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin, 23 September 2022, dimulai dengan Indosat Ooredoo Hutchison melakukan PHK.