Garda Tanggapi Kabar Driver Gojek Mogok Kerja Massal pada 8 Juni

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kerja sama Gojek dengan Tokopedia. (Dok. Gojek)

    Ilustrasi kerja sama Gojek dengan Tokopedia. (Dok. Gojek)

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono membantah bakal ada aksi mogok mitra driver Gojek pada 8 Juni seperti rilis yang beredar di media sosial. Dia sudah memeriksa dan menanyakan kepada teman-teman di lapangan.

    Rilis soal rencana mogok pada 8 Juni, menurutnya, hanya sebaran-sebaran saja di media sosial karena pihak penyebar rilis atau berita juga tidak memberikan informasi kepada Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia.

    “Yang pasti berita tersebut bukan resmi dari kami dan rekan-rekan di lapangan pun tidak mengetahui, sehingga mereka akan melakukan aktivitas ojek daring seperti biasa,” kata Igun, Ahad, 6 Juni 2021.

    Sebelumnya mitra driver Gojek dikabarkan bakal mogok kerja dengan cara off bid atau mematikan aplikasi secara massal. Aksi ini disebut sebagai bentuk kekecewaan kepada GoTo, perusahaan gabungan Gojek - Tokopedia, yang dinilai menetapkan secara sepihak perihal insentif layanan Gokilat atau Gosend Sameday.

    ADVERTISEMENT

    Adapun mengenai penetapan insentif Gokilat, kata Igun, Garda Indonesia belum dapat konfirmasi dari pihak GoTo. Dia meminta pihak GoTo melakukan klarifikasi terkait skema insentif bonus terbaru agar tidak menimbulkan keresahan di rekan-rekan pengemudinya agar tercipta ekosistem yang kondusif dan transparan.

    “Apalagi saat ini merger diharapkan dapat memberikan kesejahteraan lebih kepada para mitra pengemudi ojek online,” kata Igun yang juga mewakili mitra driver Gojek.

    BISNIS

    Baca juga: Merger GoTo, Ini Keuntungan Pelanggan Tokopedia yang Pakai Layanan Gojek


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.