Menteri Trenggono Ajak Seluruh Negara Bersatu Berantas IUU Fishing

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, saat di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang, Lombok Tengah, Rabu (24/3/2021).

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, saat di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang, Lombok Tengah, Rabu (24/3/2021).

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan International Day Against IUU Fishing yang diperingati dunia pada 5 Juni 2021 ini, merupakan momen yang baik untuk meneguhkan komitmen semua negara untuk memberantas praktik Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.

    “Seluruh dunia harus bersatu memberantas praktik IUU Fishing,” kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Sabtu, 5 Juni 2021.

    Dia mengatakan bahwa IUU Fishing menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain menyebabkan kerusakan ekologi, IUU Fishing juga mengakibatkan kerugian ekonomi dan berbagai permasalahan sosial di banyak negara.

    “Menurut Food and Agriculture Organisation (FAO), dunia kehilangan 11-26 juta ton sumber daya perikanan sebagai akibat IUU Fishing,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia mengajak seluruh dunia untuk bersatu dalam memerangi praktik IUU Fishing. Hal tersebut harus dilakukan karena saat ini IUU Fishing merupakan kejahatan lintas negara atau bersifat transnasional.

    Lebih lanjut Menteri Trenggono menyampaikan bahwa Indonesia akan mengambil langkah tegas dan tidak berkompromi terhadap praktik IUU Fishing. Dia memastikan penguatan pengawasan dan penegakan hukum akan terus didorong, selain melalui pendekatan diplomasi.

    Di era kepemimpinannya juga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) didorong untuk memperkuat infrastruktur pengawasan salah satunya dengan penambahan dua armada kapal pengawas.

    Saat ini KKP memiliki 30 unit armada kapal pengawas yang ditempatkan di wilayah rawan IUU Fishing.“Posisi KKP jelas, tidak ada kompromi terhadap IUU Fishing, kami akan terus perkuat pengawasan," ujar Trenggono

    Dia juga menegaskan bahwa pemberantasan IUU Fishing ini merupakan komponen penting menuju perwujudan ekonomi biru (blue ekonomi) kelautan dan perikanan. Oleh sebab itu, harus menjadi prioritas.

    “Ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan tentu akan sangat bergantung bagaimana kita bisa memberantas praktik IUU Fishing,” kata dia.

    Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar juga mengajak agar peringatan International Day Against IUU Fishing menjadi momentum dalam peningkatan kepatuhan kapal perikanan berbendera Indonesia. Antam memastikan bahwa tindakan tegas juga akan dilakukan terhadap kapal Indonesia yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Kami menghimbau agar kapal-kapal Indonesia juga mematuhi ketentuan,” ujar Antam.

    Lebih lanjut, Antam menekankan agar kapal-kapal Indonesia tidak melakukan pelanggaran lintas batas atau menangkap ikan di negara lain secara ilegal. Hal tersebut merujuk pada masih tingginya pelanggaran oleh kapal Indonesia di negara-negara seperti Australia, Malaysia, India dan Timor-Leste.

    “Mari kita juga menghormati ketentuan yang berlaku di negara lain, jangan melakukan praktik IUU Fishing di perairan negara lain,” imbuh Antam

    Dia mengatakan di era kepemimpinan Menteri Trenggono, KKP terus menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan IUU Fishing. Sepanjang tahun 2021, KKP telah menangkap 94 kapal yang terdiri dari 70 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 24 kapal ikan asing yang mencuri ikan (6 kapal berbendera Malaysia, 2 kapal berbendera Filipina dan 16 kapal berbendera Vietnam). KKP juga terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menangkap 62 pelaku penangkapan ikan dengan cara yang merusak (destructive fishing) seperti bom ikan, setrum maupun racun.

    Baca Juga: Ucapkan Selamat Idul Fitri, Menteri Trenggono Imbau Warga Tak Mudik


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.