TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute For Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai dihentikannya stimulus diskon listrik selama masa pandemi Covid-19 pada Juli 2021 merupakan langkah tepat. Hal ini menyusul mulai pulihnya kondisi ekonomi.
"Saya kira dengan kondisi ekonomi mulai menunjukkan adanya perbaikan, di mana kalau kita lihat tren (pertumbuhan ekonomi) sejak akhir tahun lalu sampai sekarang, ekonomi sudah mulai bergerak dengan tren perbaikan ekonomi, maka alasan untuk memberikan stimulus itu tidak lagi valid," katanya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 5 Juli 2021.
Fabby menilai sejatinya stimulus hanya diberikan saat ada kondisi yang memang diperlukan. Dalam konteks penanganan dampak pandemi Covid-19, sejak April 2020 lalu, pemerintah memberikan stimulus berupa pemberian diskon tagihan listrik 100 persen bagi pelanggan golongan rumah tangga 450 VA serta diskon 50 persen bagi pelanggan rumah tangga 900 VA.
Diskon 100 persen juga diberikan bagi pelanggan bisnis kecil dan industri dengan daya 450 VA serta pembebasan biaya minimum, abonemen dan biaya beban bagi pelanggan sosial, bisnis, dan industri, dengan daya dimulai dari 1.300 VA ke atas. Ketentuan tersebut terus diperpanjang dan berlaku hingga Maret 2021.
Menyusul kondisi perekonomian yang mulai membaik, pemerintah pun memangkas diskon dan stimulus tarif listrik sebanyak 50 persen bagi pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri kecil mulai April-Juni 2021 (triwulan II 2021).
"Stimulus listrik itu mengurangi beban masyarakat akibat Covid-19 karena beban pengeluaran rumah tangga bisa dikurangi. Kita tahu pandemi menyebabkan terjadinya pengangguran, sektor informal juga kena dampak sehingga penghasilan masyarakat juga berkurang," katanya.
Fabby menilai keputusan pemerintah untuk menghentikan stimulus diskon listrik pun sebagai langkah tepat. Pasalnya, selain agar tak salah sasaran, dihentikannya stimulus diskon listrik akan dapat mengurangi beban keuangan negara.
"Stimulus itu juga bisa dipakai untuk sektor lain yang mungkin masih membutuhkan, untuk penanggulangan kemiskinan misalnya, tapi bukan untuk stimulus tarif listrik," ujar Fabby.
Baca Juga: PLN Siap Tebar Diskon Listrik Sampai 50 Persen, Simak Lagi Rinciannya
