Sri Mulyani Targetkan Penagihan Utang BLBI Selesai 3 Tahun

Reporter

Caesar Akbar

Jumat, 4 Juni 2021 15:18 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD (keempat kanan) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kelima kanan) memimpin konferensi pers seusai pelantikan Tim Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kemenkeu, Jakarta, Jumat 4 Juni 2021. Tim Satgas BLBI resmi dilantik dan akan melakukan penagihan kepada seluruh pihak yang terlibat yang telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp110,454 triliun. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan dana piutang kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias BLBI sebesar Rp 110 triliun bisa kembali ke negara dalam tiga tahun ke depan.

Ia mengatakan target itu bisa tercapai dengan adanya kerja sama yang rapi antara instansi, misalnya dengan Kejaksaan, Kepolisian, Badan Intelijen Negara, Kementerian Hukum dan HAM, hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Dengan demikian, pemerintah bisa menutup semua celah aset, paling tidak yang berada di dalam negeri. "Kerja sama kami dengan Kejaksaan dan Polri erat juga karena dulu BLBI juga pernah dilakukan bantuan dari Kejaksaan dan Kepolisian melakukan penagihan. Hari ini kan semakin rapih, jadi tiga tahun ini harapannya sebagian besar atau keseluruhan bisa kita ambil kembali hak negara tersebut," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Jumat, 4 Juni 2021.

Dia menjelaskan hak tagih negara tersebut berasal dari krisis perbankan tahun 1997-1998. Kala itu, negara melakukan bail-out dengan cara bank sentral menggelontorkan dana ke perbankan yang mengalami kesulitan. Hingga saat ini, pemerintah masih harus membayar biaya dari BLBI tersebut.

"Oleh karena itu, hak tagih negara ini terdiri dari mereka yang statusnya adalah obligor yaitu para pemilik dari bank-bank yang dibantu oleh negara melalui BLBI atau debitur yaitu mereka yang pinjam dari bank-bank yang dibantu oleh negara," ujar dia.

Menurut Sri Mulyani saat ini ada senilai Rp 110,454 triliun dana dalam berbagai bentuk aset tagihan atau utang kepada negara. Utang itu, kata dia, akan ditagih melalui mekanisme piutang negara, yaitu masalah perdata.






Penjelasan Mahfud MD soal Tanah Warga Bogor Hasil Redistribusi yang Disita

13 jam lalu

Penjelasan Mahfud MD soal Tanah Warga Bogor Hasil Redistribusi yang Disita

Presiden Jokowi meredistribusikan tanah pada warga Kabupaten Bogor. Belakangan SHM milik warga disebut palsu


Zulkifli Hasan Kaitkan Harga Pangan dengan Pembangunan Infrastruktur, Ekonom Soroti IKN

17 jam lalu

Zulkifli Hasan Kaitkan Harga Pangan dengan Pembangunan Infrastruktur, Ekonom Soroti IKN

Ekonom mempertanyakan korelasi yang disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan soal upaya penurunan harga pangan dengan pembangunan infrastruktur.


Subsidi BBM Kian Membebani APBN, Pengamat Energi Sarankan 3 Hal ini

1 hari lalu

Subsidi BBM Kian Membebani APBN, Pengamat Energi Sarankan 3 Hal ini

Sedikitnya ada tiga langkah yang bisa diambil pemerintah untuk menekan beban subsidi BBM dan elpiji agar menghemat APBN.


Bank Dunia Setuju Beri Dukungan Keuangan ke RI Rp 11,12 Triliun

1 hari lalu

Bank Dunia Setuju Beri Dukungan Keuangan ke RI Rp 11,12 Triliun

Bank Dunia menyoroti penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi serta peningkatan infrastruktur melalui pengenalan pajak karbon.


Rencana Satgas BLBI untuk Aset Tommy Soeharto yang Tak Laku Dilelang

2 hari lalu

Rencana Satgas BLBI untuk Aset Tommy Soeharto yang Tak Laku Dilelang

Satgas BLBI menyatakan akan meninjau berbagai opsi agar aset sitaan dalam kasus tersebut dapat terjual dengan optimal, termasuk jaminan Tommy Soeharto


Warga Bogor Kecewa Lahan yang Dibagikan Jokowi Disita Satgas BLBI

2 hari lalu

Warga Bogor Kecewa Lahan yang Dibagikan Jokowi Disita Satgas BLBI

178 SHM yang dahulu dibagikan Presiden Jokowi di Istana Bogor dibatalkan karena masuk dalam objek sitaan Tim Satgas BLBI. Tengah diusut Bareskrim.


Pembayaran Dana Bos Telat, Berikut Penjelasan Sri Mulyani

2 hari lalu

Pembayaran Dana Bos Telat, Berikut Penjelasan Sri Mulyani

Keterlambatan pembayaran bantuan operasional sekolah atau dana BOS dinilai terjadi karena anjloknya realisasi dana alokasi khusus.


Warga Jasinga Diberi Tanah oleh Jokowi Lalu Disita Satgas BLBI

2 hari lalu

Warga Jasinga Diberi Tanah oleh Jokowi Lalu Disita Satgas BLBI

Warga Jasinga, Kabupaten Bogor, kecewa tanah mereka yang didapat dari redistribusi lahan eks HGU diambil oleh Satgas BLBI


Sri Mulyani Ungkap APBN Mei 2022 Surplus Rp 132,2 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani Ungkap APBN Mei 2022 Surplus Rp 132,2 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN kembali mencatatkan surplus sebesar Rp 132,2 triliun pada Mei 2022 atau 0,74 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).


Ini Alasan Sri Mulyani Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tembus 5,3 persen

2 hari lalu

Ini Alasan Sri Mulyani Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tembus 5,3 persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2022 bakal berkisar 4,8 hingga 5,3 persen.