TEMPO.CO, Jakarta – Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC menargetkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan mulai beroperasi pada akhir 2022 atau menjelang pelaksaanaan G20. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Cina Xi Jinping digadang-gadang bakal menjajal langsung kereta yang memilikik kecepatan 350 kilometer per jam ini.
“Jadi November 2022 sudah bisa dicoba. Mudah-mudahan di November (2022) bisa dicoba Presiden RI dan Tiongkok (Cina),” ujar Corporate Secretary KCIC Mirza Soraya saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Juni 2021.
Baca Juga:
KCIC mencatat pembangunan kereta cepat mencapai 74 persen per akhir Mei 2021. Tahun ini, KCIC akan menggeber penyelesaian pembangunan 13 tunnel atau terowongan.
Mirza menjelaskan, dari total 13 terowongan, konsorsium telah menyelesaikan delapan lokasi. KCIC pun bakal mempercepat pembangunan sarana-prasarana yang dibutuhkan, seperti stasiun hingga pemasangan rel.
Hingga awal Juni, KCIC telah menyelesaikan pemasangan boks girder arah Bandung dari casting yard tahap pertama. Selanjutnya, KCIC akan mulai memasang peralatan sistem perkeretaapian.
“Target kami, pada Februari 2022, konstruksi struktur bridge rampung,” ujar Mirza.
Sembari menyelesaikan konstruksi, KCIC tengah menyiapkan sistem persinyalan kereta cepat. Perusahaan telah membuka komunikasi dengan perusahaan BUMN yang bergerak di sektor telekomunikasi, yakni PT Telkom Indonesia.
Selama proses penyelesaian konstruksi, Mirza tak menampik KCIC menghadapi berbagai kendala, seperti relokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial. Relokasi ini membutuhkan waktu yang lama biaya yang besar melampaui hitung-hitungan pada saat feasibility study atau fs.
“Banyak item tak terduga akhirnya muncul saat pelaksanaan. Kenyataannya kami harus membebaskan lahan fasilitas umum dan sosial, seperti masjid, sekolah, SUTET, lalu kami harus ganti serta relokasi,” ujar Mirza. Mirza berharap kereta cepat akan dapat melayani penumpang secara komersial pada 2023 setelah uji coba kelar.
Proyek kereta cepat sebelumnya mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun yang mencapai 23 persen dari nilai awal yang besarnya US$ 6,071 miliar. Cost overrun muncul karena ada beberapa perhitungan studi kelayakan yang tidak akurat.
