Stafsus Sri Mulyani Jawab Rizal Ramli Soal Tax Ratio Rendah: Mari Berikhtiar

Wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) di KPP Pratama Jakarta Pulogadung, 29 Maret 2018. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat hingga 28 Maret 2018 telah menerima 8,7 juta surat pemberitahuan (SPT). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.COJakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, menjawab pernyataan Rizal Ramli yang menyebut rasio pajak (tax ratio) Indonesia terendah dalam sejarah bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Prastowo mengatakan persoalan ini dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan.

“Jangan sampai narasi-narasi yang terlalu menyederhanakan persoalan malah menjebak kita jatuh pada mentalitas mengharamkan utang, ogah bayar pajak. Mari terus berpikir dan berikhtiar. Terima kasih untuk semua kritik dan masukan. Itu gizi yg penting buat perbaikan,” ujar Prastowo dalam utasnya di Twitter melalui akun @prastow, Rabu, 2 Juni 2021. Prastowo telah mengizinkan Tempo mengutip cuitannya.

Dalam penjelasannya tersebut, Prastowo mengatakan tren tax ratio cenderung turun dari tahun ke tahun. Sebelum pandemi, kondisi tax ratio terpengaruh oleh ekonomi global yang mengalami perlambatan akibat adanya perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Pelemahan ekonomi global berdampak pada harga komoditas dan penerimaan pajak.

Menurut Prastowo, wajar bila sebagai negara yang mengandalkan komoditas sebagai penggerak ekonomi, Indonesia sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar internasional tersebut. Apalagi, pola penerimaan pajak Indonesia didominasi oleh PPh badan.

“Ketika ekonomi booming, kinerja penerimaan pajak akan lebih tinggi dari kinerja ekonomi secara umum. Sebaliknya, jika ekonomi kontraksi, kinerja penerimaan pajak lebih rendah daripada kinerja ekonomi,” kata Prastowo.






Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

47 menit lalu

Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

Stafsus Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah mengambil sikap mengurangi penarikan utang baru untuk membiayai APBN.


Ancaman Resesi, Perencana Keuangan: Kalau Mau Healing, di Dalam Negeri Dulu

1 jam lalu

Ancaman Resesi, Perencana Keuangan: Kalau Mau Healing, di Dalam Negeri Dulu

Untuk menjaga aliran dana atau cashflow saat resesi terjadi, Aidil mewanti-wanti masyarakat untuk menekan konsumsinya.


Bel Resesi Ekonomi Dunia Berdentang, Pemerintah Belum Siap

2 jam lalu

Bel Resesi Ekonomi Dunia Berdentang, Pemerintah Belum Siap

Sri Mulyani menyoroti kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia memicu resesi ekonomi global.


Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

9 jam lalu

Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

Jakarta Barat membuka pendaftaran bagi warga yang ingin dapat bantuan sosial dengan mengisi Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).


Terpopuler: Luhut Sudah Pakai Mobil Listrik, PLN Batalkan Migrasi Kompor Listrik

11 jam lalu

Terpopuler: Luhut Sudah Pakai Mobil Listrik, PLN Batalkan Migrasi Kompor Listrik

Luhut menyatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah memerintahkan para menteri menganggarkan pengadaan mobil listrik dalam APBN.


Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

21 jam lalu

Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

Proyeksi defisit APBN ini lebih rendah dari rancangannya yang sebesar 2,85 persen.


Banggar DPR Sepakat Anggaran Subsidi Energi Rp 211,9 Triliun, Ini Rinciannya

22 jam lalu

Banggar DPR Sepakat Anggaran Subsidi Energi Rp 211,9 Triliun, Ini Rinciannya

Alokasi subsidi energi tersebut terdiri atas subsidi bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp 139,4 triliun.


Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakati RAPBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

23 jam lalu

Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakati RAPBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

Sri Mulyani mengatakan Rancangan APBN 2023 akan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disetujui dalam sidang paripurna.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

1 hari lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Ancaman Resesi 2023, Indef Soroti Kebijakan Subdisi BBM

1 hari lalu

Ancaman Resesi 2023, Indef Soroti Kebijakan Subdisi BBM

Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia berpotensi menimbulkan resesi global.