PUPR Usul Pagu Indikatif 2022 Rp 100,46 T, Ini Rincian Alokasinya

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri  Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Abdul Halim Iskandar,  saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI tentang Penetapan Hasil Pebahasan Alokasi Anggaran Sesuai Nota Keuangan RAPBN TA 2021, Selasa (15/9) di Gedung Nusantara DPR, Jakarta.

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Abdul Halim Iskandar, saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI tentang Penetapan Hasil Pebahasan Alokasi Anggaran Sesuai Nota Keuangan RAPBN TA 2021, Selasa (15/9) di Gedung Nusantara DPR, Jakarta.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan pagu anggaran indikatif pada 2022 kepada DPR sebesar Rp100,46 triliun.

    "Pagu indikatif TA 2022 Kementerian PUPR sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No S-361/MK.02/2021 dan B.238/M.PPM/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021 adalah sebesar Rp100,46 triliun," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu 2 Juni 2021. 

    Menurut Basuki, pagu indikatif untuk tahun 2022 tersebut meliputi belanja operasional pegawai sebesar Rp2,87 triliun, belanja operasional barang (komponen 002) Rp2,23 triliun, dan anggaran pendidikan Rp4,56 triliun.

    Kemudian, dana pemeliharaan sarana/prasarana dan jaringan, yang terdiri atas pemeliharaan rutin, berkala/rehabilitasi dan cadangan darurat/bencana Rp22,45 triliun, serta kontrak tahun jamak yang diterbitkan sampai Maret 2021 sebesar Rp29,82 triliun.

    Di samping itu, pagu tersebut juga mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi serta prioritas nasional berlanjut, terdiri atas belanja nonoperasional, padat karya, eskalasi/tunggakan, dan pengadaan lahan nonprogram strategis nasional (non-PSN) Rp18,64 triliun.

    Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, yaitu "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" dengan tujuh prioritas nasional. Di antaranya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

    Menteri PUPR juga menyampaikan pada 2022 akan lebih fokus pada kegiatan-kegiatan prioritas untuk pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun.

    BACA: PUPR Targetkan Proyek Penataan Kawasan Pura Besakih Selesai Maret 2021

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.