Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lelang Enam Seri Sukuk Negara, Pemerintah Serap Rp 11 Triliun

image-gnews
Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuanan Luky Alfirman saat meluncurkan surat utang berharga negara (SBN) syariah seri Sukuk Tabungn ST-003 di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Jumat 1 Februari 2019. TEMPO/Dias Prasongko
Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuanan Luky Alfirman saat meluncurkan surat utang berharga negara (SBN) syariah seri Sukuk Tabungn ST-003 di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Jumat 1 Februari 2019. TEMPO/Dias Prasongko
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPemerintah menyerap dana Rp11 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara dengan total penawaran yang masuk sebesar Rp44,64 triliun. 

"Hasil lelang sukuk ini melebihi target indikatif Rp10 triliun," dikutip dari keterangan pers dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diterima di Jakarta, Rabu, 3 Juni 2021.

Jumlah dimenangkan untuk seri SPNS03122021 sebesar Rp0,6 triliun serta imbal hasil rata-rata tertimbang 3,2095 persen.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo 5 Desember 2021 ini mencapai Rp1,21 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 3,2 persen dan tertinggi 3,25 persen.

Untuk seri PBS027, jumlah dimenangkan mencapai Rp3,15 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 4,57982 persen.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Mei 2023 ini mencapai Rp13,59 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 4,55 persen dan tertinggi 5,2 persen.

Untuk seri PBS017, jumlah dimenangkan mencapai Rp5,1 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,55989 persen.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2025 ini mencapai Rp12,42 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 5,54 persen dan tertinggi 6,00 persen.

Untuk seri PBS30, jumlah dimenangkan mencapai Rp0,35 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,16 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo 15 Juli 2028 ini mencapai Rp6,97 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 6,05 persen dan tertinggi 6,53 persen.

Untuk seri PBS028, jumlah dimenangkan mencapai Rp1,8 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,2381 persen.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2046 ini mencapai Rp5,72 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 7,23 persen dan tertinggi 7,39 persen.

Pemerintah tidak memenangkan penawaran dari seri PBS029 mengingat lelang sudah melebihi target indikatif, meski permintaan masuk mencapai Rp4,71 triliun.

Dalam kesempatan ini pemerintah juga menerbitkan sukuk negara dengan cara penempatan langsung atau private placement yaitu PBS026 sebesar Rp2 triliun dan PBS003 sebesar Rp1 triliun.

Dengan hasil lelang ini, maka realisasi penerbitan sukuk negara hingga Januari-Juni 2021 telah mencapai Rp123,94 triliun.

BACA: Pemerintah Terbitkan 2 Seri Sukuk Negara Lewat Metode Private Placement

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mengenal Apa Itu Defisit APBN

13 jam lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Mengenal Apa Itu Defisit APBN

Menkeu mengungkapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).


Bea Cukai Kementerian Keuangan Berkomitmen Memenuhi Amanat APBN

15 jam lalu

Bea Cukai Kementerian Keuangan Berkomitmen Memenuhi Amanat APBN

Dalam rilis bulan lalu oleh Badan Pusat Statistik (BPS), diungkapkan bahwa perekonomian nasional pada kuartal III tahun 2023 tumbuh sebanyak 4,94 persen (yoy).


RPP Kesehatan Atur Pengendalian Rokok, Juru Bicara Sri Mulyani: Kami Ikut Beri Masukan

18 jam lalu

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, saat ditemui di acara Indonesia Digital Summit 2023 di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 November 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
RPP Kesehatan Atur Pengendalian Rokok, Juru Bicara Sri Mulyani: Kami Ikut Beri Masukan

Jubir Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu selama ini aktif memberi masukan dalam penggodokan RPP Kesehatan.


Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Belum Pasti Diterapkan 2024, DJBC: Tergantung Situasi

18 jam lalu

Karyawan melintas di depan lemari pendingin minuman kemasan di salah satu gerai Alfamart di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 20 Februari 2020. Produk yang kena cukai meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau saset. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Belum Pasti Diterapkan 2024, DJBC: Tergantung Situasi

Kebijakan pengenaan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan belum jelas kapan akan diterapkan. Apa kata Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?


Sri Mulyani Cerita Transformasi di Kemenkeu: 10 Tahun Lalu Staf Saya Selalu Bawa Map Bertumpuk

19 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik dan mengukuhkan jajaran pejabat baru direktur jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan. Foto Kemenkeu
Sri Mulyani Cerita Transformasi di Kemenkeu: 10 Tahun Lalu Staf Saya Selalu Bawa Map Bertumpuk

Sri Mulyani menceritakan saat menjadi menteri keuangan 10 atau 15 tahun lalu, stafnya selalu membawa map dengan bertumpuk dokumen.


Cara Integrasi NIK KTP dengan NPWP Secara Online

1 hari lalu

NPWP online. pajak.com
Cara Integrasi NIK KTP dengan NPWP Secara Online

Cara integrasi NIK KTP dengan NPWP melalui situs DJP Online bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.


Ternyata Ini Alasan Saham Waskita Karya Terancam Delisting dari Bursa

1 hari lalu

Waskita Karya. Istimewa
Ternyata Ini Alasan Saham Waskita Karya Terancam Delisting dari Bursa

PT Waskita Karya (Persero) Tbk. berpotensi bakal delisting saham dari BEI karena beberapa alasan. Apa saja penyebabnya?


Modernisasi Ekonomi dan Pemerataan Melalui Infrastruktur Indonesia 2024

1 hari lalu

Modernisasi Ekonomi dan Pemerataan Melalui Infrastruktur Indonesia 2024

Pemerintah berupaya untuk mengatasi tantangan krusial pembangunan infrastruktur Indonesia demi kesejahteraan masyarakat.


Revitalisasi FLPP Menuju Akses Hunian Layak di Tahun 2024

2 hari lalu

Revitalisasi FLPP Menuju Akses Hunian Layak di Tahun 2024

Ketersediaan akses perumahan layak dan terjangkau bagi seluruh masyarkat Indonesia terus didorong oleh pemerintah.


Mahfud MD Singgung Korupsi Pajak, Sebelumnya Ungkap 7 Modus Transaksi Janggal Kemenkeu

3 hari lalu

Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD menyapa warga saat berkunjung ke Morkepek, Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu, 18 November 2023. Kunjungan Mahfud MD tersebut di antaranya dalam rangka menyapa masyarakat sekaligus bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh dan ulama di Madura. ANTARA FOTO/Moch Asim
Mahfud MD Singgung Korupsi Pajak, Sebelumnya Ungkap 7 Modus Transaksi Janggal Kemenkeu

Mahfud MD singgung korupsi pajak melaratkan masyarakat, sebelumnya dia membongkar 7 modus korupsi pajak. Apa saja?