Pagu Indikatif Kemenhub pada 2022 Turun 20,35 Persen Jadi Rp 32,9 T

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memakai batik dan blangkon saat rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Maret 2021. Rapat tersebut membahas persiapan transportasi mudik dan balik lebaran tahun 2021, membahas hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2020, membahas dan menetapkan recofussing program/kegiatan tahun anggaran 2021, dan membahas pelaksanaan program transportasi nasional pada saat dan pasca pandemi. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memakai batik dan blangkon saat rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Maret 2021. Rapat tersebut membahas persiapan transportasi mudik dan balik lebaran tahun 2021, membahas hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2020, membahas dan menetapkan recofussing program/kegiatan tahun anggaran 2021, dan membahas pelaksanaan program transportasi nasional pada saat dan pasca pandemi. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta – Pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Kementerian Perhubungan atau Kemenhub turun sebesar 20,35 persen pada 2022 menjadi Rp 32,9 triliun. Pada 2021, Kementerian Keuangan memberikan pagu indikatif lebih besar kepada Kemenhub, yakni Rp 41,3 triliun.

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan komposisi APBN terpengaruh dampak refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 yang masih terus berlanjut. “Ruang fiskal pagu indikatif turun, terdapat gap sebesar Rp 8,4 triliun,” ujar Budi Karya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu, 2 Juni 2021.

    Berdasarkan pagi indikatif tersebut, anggaran terbesar akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur guna mendukung konektivitas sebesar Rp 21,7 triliun. Selanjutnya, dana untuk dukungan manajemen akan digelontorkan senilai Rp 8,7 triliun. Kemudian dana untuk pendidikan vokasi dianggarkan sebesar Rp 2,3 triliun dan riset serta inovasi Iptek sebesar Rp 97,3 miliar.

    Sementara itu berdasarkan rincian belanjanya, sebanyak Rp 4 triliun anggaran akan dialokasikan untuk pegawai. Kemudian, Rp 3,1 triliun dari APBN bakal dipakai untuk belanja barang operasional dan Rp 25,7 triliun sisanya untuk belanja non-operasional.

    Sedangkan menurut sumber pendanaannya, sebanyak Rp 19,6 triliun pendapatan akan berasal dari rupiah murni. Selanjutnya, pendapatan dari PNBP sebesar Rp 3,5 triliun, dari BLU Rp 1,6 triliun, PLN Rp 1,2 triliun, dan SBSN Rp 7,0 triliun.

    Budi Karya menjelaskan sesuai rencana  strategis pemerintah 2020-2024, Kementerian Perhubungan memiliki lima pekerjaan rumah utama. Kelima pekerjaan itu meliputi penyelesaian jaringan pelabuhan utama terpadu, pembangunan kereta api Makassar-Pare Pare, pembangunan kereta cepat Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung, pembenahan sistem angkutan umum massal perkotaan di enam wilayah metropolitan, serta pembangunan jembatan udara sebanyak 37 rute di Papua.

    Mengacu pada renstra tersebut, Budi Karya berujar pada 2022 Kementeriannya akan membangun 12 pelabuhan baru di 12 lokasi. Kementerian juga akan memberikan subsidi untuk tol laut di 23 rute dan untuk kapal ternak di enam rute.

    Selanjutnya, Kementerian Perhubungan akan memperpanjang jalur kereta api baru  hingga 170 Kmsp serta melanjutkan pembangunan terminal di empat lokasi perbatasan. Kementerian juga masih akan menyelesaikan berbagai proyek pembangunan angkutan udara perintis yang berfungsi sebagai jembatan udara.

    Di sisi lain, Kementerian Perhubungan akan mendukung pengembangan New Ambon dan New Palembang sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Kemenhub ditargetkan menyelesaikannya pada 2023 dengan skema pendanaan APBN dan KPBU,” ujar Budi Karya.

    Baca Juga: Menhub Prediksi Dibutuhkan 132 Ribu Kendaraan Listrik Pemerintah hingga 2030


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.