Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BLT UMKM Rp 1,2 Juta Tahap 2 Dibuka, Daftar Online di Link dari Dinas Koperasi

Reporter

image-gnews
Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UMKM atau Kemenkop UMKM kembali membuka pendaftaran Bantuan Presiden atau Banpres melalui Program Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM tahap dua atau lebih dikenal dengan program BLT UMKM.

Pendaftaran Banpres BLT UMKM tahap dua ini dibuka mulai dari 2-21 Juni 2021. Sebelumnya, pendaftaran program bantuan tahap I telah ditutup pada April 2021.

Dilansir dari portal resmi Pemprov Jawa Tengah, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Dindagkop-UKM Kota Pekalongan, Tjandrawati, mengatakan untuk warga yang berminat mengikuti program BLT UMKM sudah bisa mendaftar secara online melalui laman tinyurl.com/bpum21kotapkl

Ia menjelaskan bagi pemohon yang telah melakukan pendaftaran online pada jam kerja, harus menyerahkan berkas fisik atau asli pendaftarannya ke Dindagkop-UKM Kota Pekalongan. “Ini menjadi salah satu persayaratan yang harus dilakukan pemohon,” ungkapnya seperti dikutip Tempo dari laman Pemprov Jawa Tengah, Rabu 2 Juni 2021.

Adapun persyaratan penerima BPUM masih sama dengan ketentuan pada tahap satu. Di antaranya, pendaftar tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat atau KUR dari pihak bank manapun, KTP Elektronik Kota Pekalongan, melampirkan fotokopi Kartu Keluarga atau KK, memiliki usaha mikro dengan bukti berupa Surat Keterangan Usaha atau SKU yang disahkan oleh kelurahan atau desa, atau bisa menggunakan Nomor Induk Berusaha atau NIB yang diperoleh melalui pendaftaran daring lewat OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP setempat.

Selain itu, juga disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bisa didapatkan melalui tautan tinyurl.com/sptjm21, serta foto produk usaha.

Tjandra menambahkan, pemerintah pusat yang akan berwenang menentukan siapa saja yang lolos sebagai penerima BPUM. Pemerintah Kota Pekalongan hanya bertugas untuk mendaftarkan dan memverifikasi data persyaratan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berbeda dari tahun 2020, dimana pendaftaran BPUM, tidak hanya melalui dinas, tetapi lembaga keuangan dan BUMN juga boleh mendaftarkan. Namun pada tahun 2021, pendaftaran BPUM atau BLT UMKM hanya diperbolehkan melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM di seluruh kabupaten atau kota.

Tak seperti tahun lalu, besaran bantuan kali ini adalah Rp.1,2 juta per UKM, sesuai dalam peraturan Kemenkop UKM Nomor 2 Tahun 2021.

Berdasarkan data Dindagkop UKM Kota Pekalongan, sebanyak 26.049 orang pelaku usaha di Kota Pekalongan telah diusulkan sebagai penerima BLT UMKM  tahap satu.

Pihaknya berharap, pendaftaran BPUM atau BLT UMKM tahap dua bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro terdampak Covid-19.

WILDA HASANAH

Baca juga: Cara Mendapat BLT UMKM, Ini Dokumen yang Harus Diserahkan ke Dinas Koperasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sambut Hari Kartini, BCA Sediakan Kredit UMKM Perempuan Berbunga Rendah

12 jam lalu

BCA. Tempo/Tony Hartawan
Sambut Hari Kartini, BCA Sediakan Kredit UMKM Perempuan Berbunga Rendah

BCA menghadirkan program Kredit Multiguna Usaha khusus bagi perempuan pengusaha ataupun usaha yang memiliki mayoritas karyawan perempuan.


Dirut LPDB-KUMKM Gelar Halal Bihalal

3 hari lalu

Dirut LPDB-KUMKM Gelar Halal Bihalal

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), Supomo, menggelar Halal Bihalal dan Silahturahmi Idul Fitri.


63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

8 hari lalu

Bank DKI. Instagram/@bank.dki
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Saat Hakim MK Arief Hidayat Bertanya Soal Jokowi Bagi-Bagi Bansos, Ini Jawaban Risma

11 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Saat Hakim MK Arief Hidayat Bertanya Soal Jokowi Bagi-Bagi Bansos, Ini Jawaban Risma

Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menjawab saat hakim MK Arief Hidayat bertanya Jokowi bagi-bagi bansos. Ini katanya.


Jawaban Sri Mulyani di MK soal Kemungkinan Anggaran BLT Naik Tahun Ini

13 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Jawaban Sri Mulyani di MK soal Kemungkinan Anggaran BLT Naik Tahun Ini

Menkeu Sri Mulyani menjawab pertanyaan hakim MK terkait kemungkinan kenaikan anggaran BLT El Nino tahun 2024.


PT Inalum Bagikan Sembako Murah Ramadan

14 hari lalu

Warga Desa Kuala Tanjung, Lalang dan Kuala indah di Kabupaten Batubara, Sumut, membeli paket sembako yang dijual murah PT Inalum, Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Mei Leandha
PT Inalum Bagikan Sembako Murah Ramadan

PT Indonesia Asahan Aluminium atau PT Inalum di Kuala Tanjung membagikan Sembako murah.


Alasan Mensos Risma Tak Mengusulkan BLT El Nino Ketika Ditanya Ketua MK

14 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Alasan Mensos Risma Tak Mengusulkan BLT El Nino Ketika Ditanya Ketua MK

Ketua MK Suhartoyo sempat menanyakan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini soal belanjaBLT El Nino yang tidak masuk ke dalam anggaran Kementerian Sosial pada 2024.


Airlangga Jelaskan Alasan Ada BLT El Nino di Sidang MK

14 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Airlangga Jelaskan Alasan Ada BLT El Nino di Sidang MK

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan adanya bantuan langsung tunai atau BLT El Nino di sidang sengketa hasil Pilpres.


Di Sidang MK, Risma Ungkap Anggaran BLT El Nino Keluar dari Kemensos di 2024

14 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Di Sidang MK, Risma Ungkap Anggaran BLT El Nino Keluar dari Kemensos di 2024

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan anggaran kementeriannya pada 2024 turun dibandingkan 2023.


BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

15 hari lalu

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham (tengah)/Tempo-Mitra Tarigan
BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.