Faisal Basri Usul Kebijakan Cukai Rokok Disederhanakan, Ini Sebabnya

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri mengusulkan pemerintah agar menyederhanakan kebijakan cukai rokok atau simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT).

Dengan begitu, kata dia, harga rokok akan semakin tidak terjangkau di Tanah Air. Dengan kebijakan yang ada sekarang, menurut Faisal, banyak pabrik rokok yang mempertahankan jumlah produksinya di golongan bawah agar bisa tetap membayar cukai yang lebih rendah.

Kondisi itu terutama terjadi pada perusahaan asing yang notabene adalah pemain dunia. “Sehingga untuk mengurangi keterjangkauan rokok, kebijakan cukai harus diiringi dengan penyederhanaan struktur tarif CHT,” ujar Faisal Basri pada Webinar Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2021, Senin, 31 Mei 2021.

Faisal menjelaskan, saat ini Indonesia menganut sistem cukai dengan banyak golongan, hingga 10 lapisan. Hal itu seharusnya bisa disederhanakan, dengan pertimbangan seharusnya rokok dalam bentuk apapun harus diperketat.

Hal serupa disampaikan oleh ekonom dari Universitas Indonesia lainnya, Abdillah Ahsan. Ia mendukung simplifikasi tarif cukai rokok dilakukan demi mencapai pertumbuhan ekonomi serta menghasilkan masyarakat yang sehat. “Kita yakin bahwa kenaikan cukai tidak cukup," tuturnya. 






Samuel Sekuritas: IHSG Jatuh ke Zona Merah, Sektor Industri Dasar Melemah Paling Dalam

46 menit lalu

Samuel Sekuritas: IHSG Jatuh ke Zona Merah, Sektor Industri Dasar Melemah Paling Dalam

IHSG menutup sesi di level 7.077,0 atau 0,49 persen lebih rendah daripada angka penutupan Selasa, 27 September 2022 di level 7.112,4.


Pertumbuhan Ekonomi Zona Euro Turun

48 menit lalu

Pertumbuhan Ekonomi Zona Euro Turun

Wakil Presiden Bank Sentral Eropa Luis de Guindos mengingatkan pertumbuhan ekonomi zona euro turun, bahkan bisa sampai nol


Apindo Khawatir Laju Investasi hingga Perdagangan RI Terhambat karena Resesi Global 2023

1 hari lalu

Apindo Khawatir Laju Investasi hingga Perdagangan RI Terhambat karena Resesi Global 2023

Tekanan resesi diprediksi tak hanya berimbas terhadap lalu-lintas impor, tapi juga produktivitas perekonomian.


Popocorn Lung Mengintai Pengisap Rokok Elektrik, Apa Itu?

5 hari lalu

Popocorn Lung Mengintai Pengisap Rokok Elektrik, Apa Itu?

Kecanduan rokok elektrik bisa menimbulkan berbagai penyakit, salah satunya popcorn lung yang menyerang paru-paru.


BI Perkirakan Ekonomi Global Tahun Depan Anjlok, Hanya Cina yang Cerah

5 hari lalu

BI Perkirakan Ekonomi Global Tahun Depan Anjlok, Hanya Cina yang Cerah

BI memprediksi ekonomi global tahun depan turun jadi 2,7 persen, bahkan 2,6 persen.


Inilah 5 Alasan Mengapa Negara Perlu Berutang

6 hari lalu

Inilah 5 Alasan Mengapa Negara Perlu Berutang

Berbagai negara dari yang berkembang hingga maju pun memiliki utang. Lantas yang menjadi pertanyaan, mengapa suatu negara perlu untuk berutang?


Suku Bunga Naik jadi 4,25 Persen, BI Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi dengan Cara Apa?

6 hari lalu

Suku Bunga Naik jadi 4,25 Persen, BI Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi dengan Cara Apa?

Keputusan bank sentral menaikkan suku bunga acuan BI menjadi 4,25 persen dipastikan sebagai salah satu bauran kebijakan untuk menjaga pertumbuhan.


Penelitian UI Sebut 25 Persen Pendapatan Anak Jalanan Jakarta Buat Beli Rokok, Ironi

13 hari lalu

Penelitian UI Sebut 25 Persen Pendapatan Anak Jalanan Jakarta Buat Beli Rokok, Ironi

Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia membeberkan 25 persen dari total pendapatan harian yang diperoleh anak jalanan untuk beli rokok.


Rokok Elektrik atau Konvensional Sama-sama Berisiko Kanker Paru

13 hari lalu

Rokok Elektrik atau Konvensional Sama-sama Berisiko Kanker Paru

Rokok elektrik atau vape dianggap tetap menyebabkan masalah pada kesehatan, mulai dari batuk hingga potensi kanker paru.


Kadin: Pinjol Ilegal Kalau Tak Dibereskan Sekarang, Bisa Rusak Tatanan Industri Keuangan

18 hari lalu

Kadin: Pinjol Ilegal Kalau Tak Dibereskan Sekarang, Bisa Rusak Tatanan Industri Keuangan

Kadin menyatakan pinjaman online atau pinjol ilegal telah merusak tatanan dan reputasi industri keuangan digital di Indonesia.