Lalu apa beda CBDC Rupiah dengan uang elektronik?
BI menjelaskan, CBDC Rupiah adalah uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral. Artinya, ada kewajiban bank sentral terhadap pemegang uang tersebut.
Sementara uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak swasta atau industri. Adalah penerbit uang elektronik itu yang akan punya kewajiban terhadap pemegangnya.
Hingga kini, BI menegaskan mata uang yang sah untuk bertransaksi sesuai Undang-undang di Republik Indonesia adalah Rupiah. Hal tersebut berlaku untuk transaksi tunai maupun nontunai.
Sementara itu, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) menilai BI harus memetakan potensi risiko sebelum merilis CBDC. "Meneliti seberapa besar risiko yang ada di balik transaksi mata uang digital ini, karena saya yakin masyarakat masih awam betul soal mata uang digital ini,” katanya ketika dihubungi akhir pekan lalu.
Meski risiko mata uang digital masih abu-abu, menurut dia, pertimbangan tersebut harus dikaji secara mendalam oleh BI termasuk risiko yang akan ditimbulkan dari infrastruktur teknologi digital. “Risiko apa yang bisa didapat ketika suatu jaringan digital di suatu daerah padam, apakah nanti nilai transaksinya hilang atau bagaimana ini yang harus dipersiapkan."
Oleh karena itu ia menyarankan agar BI memperkuat koordinasi dengan stakeholders terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan operator telekomunikasi guna memastikan pemerataan infrastruktur teknologi digital.
BI, kata Yusuf, juga perlu berkoordinasi dengan industri keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pengawasan mata uang digital dan Kementerian Keuangan terkait penerapan uang digital. “Terkait kesiapan mereka dalam melakukan pengawasan apakah ada regulasi yang perlu ditambahkan. Itu yang perlu didiskusikan dengan OJK," tuturnya.
RR ARIYANI | ANTARA
Baca: Cegah Risiko Keuangan, Cina Tindak Penambang dan Perdagangan Bitcoin
