TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ade Irfan Pulungan, meminta masyarakat tak terlalu cepat meremehkan sosok Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank yang ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Ade menilai Abdee memiliki visi dan ide kreatif yang dibutuhkan perusahaan untuk menghadapi tantangan bisnis di era digital.
“Jangan terlalu cepat underestimate pada sosok Abdee Slank. Ia merupakan sosok visioner dan kreatif yang memang sangat dibutuhkan,” ujar Ade dalam keterangannya, Ahad, 30 Mei 2021.
Abdee resmi ditunjuk menjadi Komisaris Independen Telkom. Keputusan itu diumumkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan 2020 yang digelar pada Jumat, 28 Mei 2021.
Menurut Ade, dalam menghadapi disrupsi teknologi dan digital, perusahaan pelat merah tidak hanya membutuhkan ahli di bidang teknologi informasi. Dalam perkembangannya, perseroan juga memerlukan sosok yang mampu memanfaatkan kemajuan sarana digital untuk mengembangkan industri kreatif.
Apalagi, kata dia, Telkom bukan hanya perusahaan yang bergerak di bidang perangkat dan infrastruktur telekomunikasi. Telkom melalui anak-anak usahanya kini telah merambah di bidang lainnya, seperti konten hingga e-commerce.
Di sisi lain, Ade berpendapat Abdee memiliki pemikiran out of the box. Dia telah berpengalaman menjadi Tim Pakar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM untuk pembuatan Undang-undang Hak Cipta & pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) pada 2013.
Abdee juga merupakan anggota Badan Pengawas Pengelolaan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2016.
Ade meminta masyarakat tak mengaitkan penunjukan Abdee Slank dengan pemilihan presiden—Abdee adalah relawan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. “Saya prihatin dan menyayangkan adanya tuduhan dari sejumlah kalangan yang menilai penunjukan dan pengangkatan Abdee hanya didasarkan perannya sebagai mantan relawan,” ujarnya.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
Baca juga: MUI Minta Erick Thohir Tak Beri Kursi Komisaris BUMN untuk Balas Budi Politik