25 Persen PNS Kemenparekraf Akan Kerja dari Bali, Keluarga Tak Boleh Ikut

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan awal terhadap pekerja sektor pariwisata yang akan menjalani vaksinasi COVID-19 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis, 20 Mei 2021.  Terdapat tiga zona hijau COVID-19 yang disiapkan di Provinsi Bali yang rencananya akan dibuka kembali untuk pariwisata. ANTARA/Fikri Yusuf

    Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan awal terhadap pekerja sektor pariwisata yang akan menjalani vaksinasi COVID-19 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis, 20 Mei 2021. Terdapat tiga zona hijau COVID-19 yang disiapkan di Provinsi Bali yang rencananya akan dibuka kembali untuk pariwisata. ANTARA/Fikri Yusuf

    TEMPO.COJakarta - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah menyusun mekanisme pelaksanaan program kerja dari Bali atau work from Bali untuk pegawai negeri sipil (PNS). Kementerian mengusulkan program itu digelar sampai akhir tahun dan akan diikuti oleh 25 persen PNS secara bergantian.

    “Kami usulkan karena yang work from office (bekerja dari kantor) 50 persen, kalau bisa dibagi, 25 persen WFO dan 25 persen work from Bali. Dengan memaksimalkan bujet yang ada, setidaknya ini membantu meningkatkan occupancy rate hotel di Bali,” kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Vinsensius Jemadu dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Sabtu, 22 Mei 2021.

    Visensus menyebut Kementerian akan menyusun ketentuan bagi PNS yang mengikuti program bekerja dari Bali. Misalnya, keluarga tidak dapat diikutsertakan dalam kegiatan perjalanan dinas. Ia menjamin Kementerian dapat melakukan pengawasan dengan baik.

    Sedangkan untuk jenis pekerjaannya, Kementerian mengusulkan program ini diikuti oleh pegawai di divisi tertentu, seperti di bidang kesekretariatan. Selain itu, program bekerja dari Bali akan berlaku untuk pertemuan atau rapat. Selama ini, rapat dilaksanakan secara hybrid atau 50 persen via daring dan sisanya pertemuan fisik.  

    Vinsensius mengakui terdapat sejumlah tantangan agar program dapat terlaksana. Salah satunya ihwal anggaran. Berdasarkan hitung-hitungan Kementerian, masing-masing PNS membutuhkan biaya akomodasi atau penginapan sebesar Rp 3-4 juta per bulan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Larang WNA dari 11 Negara Masuk untuk Cegah Varian Omicron

    Pemerintah telah berupaya membendung varian Omicron dari Covid-19. Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah sudah membuat sejumlah kebijakan.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)