TEMPO.CO, Jakarta - Staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, mengatakan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai alias PPN masih dalam taraf diskursus kebijakan. Ia memastikan pemerintah masih akan mendengar masukan dari banyak pihak.
"Proses perumusan masih panjang, bahkan dengan parlemen secara formal juga belum dimulai. Pemerintah akan membahas dengan DPR dan seluruh stakeholders. Jadi implementasi pun belum ada gambaran yang cukup jelas," ujar Prastowo kepada Tempo, Rabu, 12 Mei 2021.
Menurut Prastowo, Indonesia harus menyiapkan kebijakan pasca pandemi yang berkelanjutan. Karena itu, persiapan harus segera dimulai. Namun, ia mengatakan pemerintah belum menetapkan skema kebijakan tersebut, termasuk besaran tarif PPN yang baru.
"Kemenkeu, dalam hal ini DJP dan BKF melakukan benchmarking dengan tren kebijakan negara lain terlebih dahulu," ujar dia.
Pada prinsipnya, pemerintah tidak mungkin membebani masyarakat di masa pandemi. Namun, ia berujar penyiapan payung dan format kebijakan harus dimulai sejak sekarang. Termasuk membahas bagaimana Indonesia memiliki sumber pembiayaan yang berkelanjutan.
