“Pengawasannya bagaimana kalau sampai dipotong dari gaji atau tunjangan? Sejauh ini paling sulit mengawasi potongan gaji karyawan,” tuturnya.
Bhima melanjutkan, ketimpangan kedua ialah perihal akses vaksin perusahaan yang diduga akan cenderung memprioritaskan pihak manajemen, direksi, dan golongan staf senior. Sementara itu pekerja level bawah disinyalir belum tentu memperoleh jatah dalam waktu yang relatif cepat.
“Kalau satu kantor tidak divaksin semua kan percuma juga. Sedangkan kalau di vaksin semua karyawan akan jadi beban kas perusahaan,” ujar Bhima.
Bhima meminta pemerintah saat ini lebih dulu berfokus pada pelaksanaan vaksin gratis dan menunda vaksin gotong royong. Suplai vaksin yang ada, kata dia, lebih baik difokuskan untuk kelompok prioritas.
Jika akan menggelar vaksin gotong royong, Bhima mengusulkan pemerintah menunggu adanya pemberian paten gratis dari perusahaan vaksin. “Sekarang ada 100 negara yang menuntut WTO agar paten vaksin digratiskan khususnya bagi negara berkembang. Tujuannya agar bisa produksi vaksin sendiri dengan biaya murah,” katanya.
Baca: Vaksinasi Gotong Royong, Bio Farma Usahakan Pasok Vaksin Sinopharm
