TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira Adhinegara, memandang harga vaksin gotong royong yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 500 ribu per dosis atau Rp 1 juta per vaksinasi akan menimbulkan celah kepentingan. Dibandingkan dengan harga vaksin Sinovac untuk program vaksinasi gratis, harga tersebut dinilai terlampau mahal.
“Harga Sinovac saja Rp 245 ribu. Jadi vaksin gotong royong menimbulkan dua celah ketimpangan, yang pertama antara perusahaan yang memiliki kemampuan finansial dan usaha kecil,” ujar Bhima saat dihubungi pada Selasa, 11 Mei 2021.
Sektor usaha dengan kemampuan finansial rendah, kata dia, cenderung sulit menjangkau akses vaksin bagi para pekerjanya. Sektor usaha ini umumnya merupakan yang paling terdampak Covid-19, termasuk UMKM.
Ketimpangan juga terjadi untuk perusahaan yang bergerak di industri padat karya. Dengan jumlah karyawan besar, pengusaha akan kewalahan menyiapkan anggaran untuk semua pekerja. “Apa iya akan digratiskan?” ujar Bhima.
Walhasil, kondisi ini mengakibatkan munculnya opsi potong gaji karyawan untuk vaksinasi. Bhima mempertanyakan pengawasan pemerintah terhadap kemungkinan timbulnya potensi kebijakan ini di lingkungan industri.
