Contohnya Bogor yang menurut Bima, sudah jadi rujukan nasional untuk penanaman modal satu pintu melalui Mal Pelayanan Publik. Lewat Mal ini, izin usaha di Kota Bogor cukup diurus satu tempat saja yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Tapi ketika hadir OSS, izin berusaha di daerah kembali lagi harus melibatkan dinas teknis. Padahal, kata Bima, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyarankan satu pintu. "Karena rekomendasi dinas inilah yang jadi ruang korupsi dan gratifikasi," kata Bima.
Lewat Mal Pelayana Publik, Bima menyebut izin usaha di Kota Bogor bisa selesai 14 hari saja. Tapi lewat OSS, waktunya lebih lama sampai 28 hari. "Jadi bagi Bogor banyak kota lain, ini kayak kita mundur lagi," ujarnya.
Adapun, keluhan mengenai OSS ini hanyalah satu dari sekian sorotan yang muncul dalam Dialog Nasional APEKSI beberapa hari lalu. Bima Arya pun menggelar diskusi dengan Bahlil untuk menyampaikan semua keluhan tersebut.
BACA: Bima Arya Bakal Percantik Bus Bantuan dengan Desain Batik Bogor
FAJAR PEBRIANTO