Wali Kota Bogor Bima Arya Anggap OSS Jokowi Menghambat Investasi

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Bogor Bima Arya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu, 14 April 2021. TEMPO/M YUSUF MANURUNG

    Wali Kota Bogor Bima Arya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu, 14 April 2021. TEMPO/M YUSUF MANURUNG

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya Sugiarto menyebut Online Single Submission (OSS) yang menjadi andalan Pemerintah Joko Widodo atau Jokowi menghambat investasi di daerah. Kondisi ini dirasakan langsung oleh Bima di kota yang sekarang Ia pimpin, Bogor, Jawa Barat.

    "Kami di Bogor sudah melihat membaca itu menghambat," kata Wali Kota Bogor ini dalam diskusi bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam diskusi bersama Bahlil di akun youtube BKPM TV pada Senin, 10 Mei 2021.

    OSS adalah Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang sudah diluncurkan pemerintah sejak 2018. Saat itu, Jokowi sempat mengingatkan kepala daerah bahwa sudah tidak zamannya lagi mengurus izin berusaha berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun.

    "Apa gunanya sistem online yang ada kalau mengurus izin masih lebih dari sebulan. Investor mana yang mau datang ke sebuah daerah kalau keadaan seperti sekarang ini masih kita terus-teruskan," kata Jokowi pada Juli 2018, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

    Tapi ternyata, sistem OSS andalan Jokowi menghasilkan proses yang lebih panjang dan waktu izin yang lebih lama dibandingkan apa yang sudah dikerjakan daerah. Tak terkecuali, Kota Bogor.

    Bima menyadari OSS ini sebetulnya bertujuan baik. Tapi, Bima dan para Wali Kota lainnya di APEKSI khawatir kalau sistem ini akan membuat daerah yang sudah maju perizinan berusahanya, malah melakukan langkah mundur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.