Kontroversi Peternakan Sapi di Belgia, PDIP Kritik Anak Buah Erick Thohir

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur Jawa Barat,  Uu Ruzhanul Ulum, berkunjung ke  peternakan sapi Belgian Blue atas undangan Prof. Pascal Leroy, ahli determinasi genetik pada otot dan daging ternak Universitas Liege, Belgia, Rabu, 8 Nopember waktu setempat.

    Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, berkunjung ke peternakan sapi Belgian Blue atas undangan Prof. Pascal Leroy, ahli determinasi genetik pada otot dan daging ternak Universitas Liege, Belgia, Rabu, 8 Nopember waktu setempat.

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP Alex Indra Lukman menanggapi pernyataan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI Arief Prasetyo Adi ihwal rencana pembelian peternakan sapi di Belgia.

    Rencana itu sebelumnya dilontarkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam sebuah webinar yang dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Andri Hadi, beberapa waktu lalu.

    "Negara tidak bisa diurus seperti perusahaan swasta: apa yang terlintas dalam pikiran direksinya, langsung diperintahkan untuk dinilai kelayakan prospek bisnisnya," kata Alex dalam keterangan tertulis pada Sabtu malam, 1 Mei 2021.

    Menurut Alex, pada zaman penjajahan Belanda membangun peternakan sapi di Indonesia, seperti di Padang Mangateh, Sumatera Barat. Namun, "Masak setelah puluhan tahun negeri ini merdeka, kita mau beli peternakan di luar negeri."

    Sebelumnya, Direktur Utama PT RNI Arief Prasetyo menjelaskan alasan Menteri Erick Thohir kepincut membeli peternakan sapi di Belgia.

    Arief mengatakan Erick mengetahui ada salah satu jenis sapi yang potensial, yakni sapi biru Belgia atau Belgian Blue.

    Sapi itu seberat 900 kilogram hingga 1,2 ton dengan masa pemeliharaan 2 tahun. Arief mengungkapkan bahwa sapi jenis itu bisa lebih berat dari sapi Limosin yang mencapai 600-700 kg dalam waktu pemeliharaan yang sama.

    Menurut Alex, terobosan yang diperlukan BUMN klaster pangan dalam menekan angka impor daging sapi sembari tetap menjaga harga daging di dalam negeri tak bisa dilakukan secara instan.

    Itu karena, dia berpendapat, daging sapi sudah menjadi salah satu bahan pangan kebutuhan pokok rakyat.

    Ketua PDIP Sumbar ini pun berujar, BUMN klaster pangan harus memiliki peta jalan yang jelas dan terukur dalam menekan angka impor sapi.

    "Ini bukan perusahaan swasta, ini BUMN. Ada uang rakyat di situ yang harus dipertanggungjawabkan," ucapnya mengkritik rencana RNI membeli peternakan sapi di Belgia.

    BacaStartup Pilihan Tempo: Karapan, Menggandeng Ratusan Peternak



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.