TEMPO.CO, Jakarta –Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 5,4 hingga 6 persen. Rencana kerja pemerintah difokuskan pada pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi Covid-19.
“IMF dan sejumlah lembaga internasional sudah memprediksi ekonomi Indonesia akan pulih pada 2022. Jadi 2022 menjadi kunci sasaran pertumbuhan Indonesia akan pulih dengan perhitungan konservatif 5,4 persen,” ujar Menteri Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat koordinasi pembangunan pusat 2021 yang ditayangkan secara virtual, Jumat, 29 April 2021.
Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang signifikan, Suharso mengatakan Indonesia membutuhkan peningkatan investasi. Total capaian investasi 2020 pun ditargetkan sebesar Rp 5.891,4-5.931,8 triliun.
Sumber investasi sebesar 80 persen diproyeksikan berasal dari swasta atau senilai Rp 4.948-4.857 triliun. Sedangkan investasi BUMN ditargetkan sebesar 8,5-9,7 persen atau Rp 503,1-577 triliun dan investasi pemerintah sebesar Rp 439,4-497 triliun atau 7,5-8,4 persen.
“Kami memperkirakan ICOR 2020 lebih rendah sehingga investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih efisien,” kata Suharso.
Sementara itu tingkat pengangguran terbuka pada 2022 diperkirakan turun menjadi 5,5-6,2 persen dan tingkat kemiskinan di posisi membaik menjadi 8,5-9 persen. Indeks rasio gini ditetapkan sebesar 0,376-0,378.
Adapun nilai tukar petani sebesar 102-104 dan nilai tukar nelayan 102-105. Selanjutnya, pemerintah juga mengejar peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM dengan nilai 73,44 hingga 73,48. Pemerintah pun menetapkan penurunan emisi gas rumah kaca untuk mendukung keberlangsungan ekosistem nasional sebesar 26,8-27,1 persen.
Suharso mengatakan Indonesia telah memiliki strategi untuk keluar dari negara dengan perangkap pendapatan menengah atau middle income trap pada 2036 dan menjadi negara maju pada 2045. Sayangnya, kata dia, Covid-19 memberikan tekanan yang besar bagi seluruh sektor.
Covid-19, tutur Suharso, berdampak pada kinerja pembangunan dan mengganggu upaya Indonesia untuk keluar dari middle income trap. Karenanya, pada 2020, perlu dilakukan penyesuaian kerangka ekonomi makro.
“Jalan yang terbaik adalah melakukan transformasi ekonomi ekonomi diharapkan bisa memberikan landasan yang kokoh sebagaimana amanah Presiden 20 Oktober 2019. Dengan demikian 2022 jadi kebijakan baru untuk melepaskan diri dari pandemi,” katanya.
Baca Juga: ADB Perkirakan Pemulihan Ekonomi di Asia Lebih Cepat, Apa Sebabnya?
