Deswin mengatakan KPPU dalam persidangan menemukan bahwa Saratoga, perusahaan investasi yang berfokus antara lain pada sektor konsumen, infrastruktur dan sumber daya alam, baru melakukan notifikasi atas akuisisi yang dilakukannya atas sebagian besar saham Wina Bhakti, sebuah perusahaan eksplorasi dan pengembangan pertambangan metal, pada tanggal 10 Desember 2019.
"Semestinya, transaksi tersebut disampaikan paling lambat pada tanggal 9 September 2011," tutur Deswin.
Memperhatikan fakta tersebut, Majelis Komisi menyatakan Saratoga terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Dengan demikian, perseroan dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp 1 miliar dan dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari sejak Putusan KPPU memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).
Adapun per 31 Maret 2021, ada tiga nama pemegang saham pengendali di Saratoga. Ketiganya yaitu Edwin Soeryadjaya (33,104 persen), Sandiaga Salahuddin Uno (21,51 persen), PT Unitras Pertama (32,721 persen).
Anggota Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih belum mengetahui detail soal pembayaran denda oleh perusahaan milik Sandaga Uno ini. "Saya cek dulu, soalnya ini teknis," kata dia. Tapi, ia menjelaskan pembayaran denda seperti ini akan diterima langsung oleh rekening di Kementerian Keuangan, bukan ke KPPU.
Baca: Beban Keuangan Garuda di Tengah Cicilan Bayar Denda 5 Tahun ke KPPU Australia
