Harbolnas, Airlangga: Platform E-commerce Akan Tanggung Biaya Ongkos Kirim

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja melakukan sortir paket di salah satu jasa ekpedisi di Jakarta, Ahad, 11 April 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan Rp 500 miliar untuk subsidi ongkos kirim belanja secara daring (online). TEMPO/Muhammad Hidayat

    Pekerja melakukan sortir paket di salah satu jasa ekpedisi di Jakarta, Ahad, 11 April 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan Rp 500 miliar untuk subsidi ongkos kirim belanja secara daring (online). TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah platform e-commerce sepakat menanggung ongkos kirim atau ongkir bagi pelanggannya secara mandiri saat Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas H-10 hingga H-5 Idul Fitri 1442 Hijriah.

    “Pemerintah sudah menyiapkan paketnya dan sudah membicarakan dengan para platform. Namun para platform juga ingin berkontribusi. Sistemnya beberapa platform (e-commerce) akan menanggung sendiri ongkos kirimnya,” ujar Airlangga dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Jumat, 23 April 2021.

    Pemerintah sebelumnya akan menggelontorkan subsidi sebesar Rp 500 miliar untuk pembebasan biaya pengiriman belanja produk lokal melalui platform daring. Kebijakan ini digadang-gadang bisa mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat di masa Ramadan hingga Lebaran agar pertumbuhan ekonomi tidak kembali mengalami resesi pada kuartal II.

    Adapun mekanisme penentuan ongkir, kata Airlangga, diatur oleh Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan akan melakukan verifikasi terhadap produk-produk yang ongkos kirimnya ditanggung pemerintah.

    “Akuntabilitas jadi penting. Kami akan melihat mana yang akan ditanggung pemerintah, mana yang ditanggung platform,” tutur Airlangga.

    Di sisi lain, Airlangga mengatakan pemerintah memperoleh usulan dari pelaku industri retail dan pengelola pusat perbelanjaan atau mal untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan yang mendukung pertumbuhan industri otomotif dan properti. Usulan ini masih dikaji lebih lanjut dan hasilnya akan diumumkan dalam waktu dekat.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Syailendra mengakui proses verifikasi untuk menentukan produk-produk di e-commerce yang dibebaskan ongkos kirimnya cukup sulit. Apalagi, dengan asumsi pembebasan biaya pengiriman Rp 25 ribu per transaksi, subsidi ini bisa menyasar hingga 20 juta paket atau produk.

    “Subsidi ongkir gratis itu verifikasinya tidak gampang. Kan harus ada 20 juta transaksi kalau mau (memberikan subsidi) Rp 500 miliar. Jadi bagaimana cara memilah transaksinya?” ujar dia saat dihubungi Tempo.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA | LARISSA HUDA

    Baca Juga: Beda Pendapat Gappmi dan Aprindo Soal Subsidi Ongkos Kirim Harbolnas


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terselip Dissenting Opinion dalam Keputusan MK Menolak Uji Formil UU KPK

    Mahkamah Konsituti menolak permohonan uji formil UU KP. Seorang hakim memberikan dissenting opinion dalam keputusan itu.