TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pandemi Covid-19 telah memaksa seluruh kegiatan manusia dialihkan ke platform digital. Transformasi tersebut terjadi lantaran adanya pembatasan-pembatasan terhadap pertemuan fisik.
“Ada statement bahwa chief information officer paling efektif di dunia adalah Covid. Dia mentransformasikan, atau kalau pakai bahasa Islam menghijrahkan, seluruh kegiatan ke platform digital,” ujar Sri Mulyani dalam acara diskusi Tempo bertajuk ‘Perempuan Penggerak Ekonomi di Masa Pandemi’, Jumat, 23 April 2021.
Di tengah derasnya laju pertumbuhan digitalisasi, Sri Mulyani melihat ada berbagai problem yang dialami banyak negara. Teknologi yang diharapkan menjadi solusi justru memberikan tantangan karena tidak semua negara memiliki infrastruktur yang memadahi.
Sementara itu bagi negara-negara yang telah memiliki infrastruktur digital, seperti Indonesia yang mempunyai satelit Palapa Ring dan fiber optik, pemerintah masih menghadapi kendala pemerataan atau penetrasi jaringan sampai ke seluruh daerah. Tantangan ini muncul karena Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah geografis sangat luas.
“Barangkali kalau di Jakarta tak it for granted, akses Internet bisa mudah diperoleh. Tapi Indonesia tidak sama seperti Jakarta. Masih ada daerah tertinggal yang perlu dapat bantuan,” tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Menurut catatan pemerintah, saat ini masih ada 12.377 lokasi yang belum terjangkau akses 4G sehingga kualitas komunikasi di daerah tersebut tidak reliable atau tidak dapat diandalkan. Untuk mengatasi persoalan itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah berupaya meningkatkan pemerataan infrastruktur digital.
Sepanjang 2021, pemerintah menyiapkan anggaran infrastruktur Rp 417,8 triliun yang sebagian di antaranya dipakai untuk mendukung sektor teknologi dan informasi. Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan membangun base transceiver station (BTS) di 5.053 daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta Palapa Ring di Indonesia bagian barat sebanyak 40 persen, Indonesia tengah 30 persen, dan Indonesia timur 30 persen.
“Pemerintah juga membantu biaya operasional penggunaan Internet dengan APBN dan dana desa di sekolah, Puskesmas, dan fasilitas publik lainnya,” ujar Sri Mulyani.
Baca: Sri Mulyani: Infrastruktur Dibangun Pakai Uang Negara, Uang Pajak, Uang Utang
