Sri Mulyani: Infrastruktur Dibangun Pakai Uang Negara, Uang Pajak, Uang Utang

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.COJakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah memfokuskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 untuk membangun infrastruktur. Salah satu tujuannya ialah meningkatkan konektivitas jaringan Internet guna mendukung percepatan pertumbuhan ekosistem digital.

    “Infrastruktur itu dibangun pakai uang negara, pakai uang pajak, uang utang, semua dipakai untuk menyiapkan supaya mereka (masyarakat) connect dengan Internet di sekloah, desa, Puskesmas, semuanya,” ujar Sri Mulyani dalam acara diskusi Tempo bertajuk ‘Perempuan Penggerak Ekonomi di Masa Pandemi’, Jumat, 23 April 2021.

    Dalam pagu anggaran APBN 2021, pemerintah menyiapkan dana Rp 417,8 triliun untuk membangun infrastruktur. Sebagian di antaranya dialokasikan untuk sektor infrastruktur teknologi dan informasi, seperti pembangunan base transceiver station (BTS) di 5.053 daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta peningkatan fasilitas Palapa Ring di Indonesia bagian barat sebanyak 40 persen, Indonesia tengah 30 persen, dan Indonesia timur 30 persen.

    Sri Mulyani mengatakan penyediaan infrastruktur untuk mendukung percepatan transformasi teknologi dan digital penting dilakukan saat pandemi Covid-19. Musababnya, pandemi telah mengubah pola kegiatan masyarakat sehingga hampir sepenuhnya memanfaatkan sarana digital, termasuk aktivitas di bidang perekonomian.

    Indonesia, kata Sri Mulyani, memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar. Sebelum pandemi Covid-19, riset Google Temasek menyebutkan valuasi ekonomi digital Indonesia telah menyentuh US$ 44 miliar dan berpotensi meningkat tiga kali lipat menjadi US$ 125 miliar pada 2025.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.